TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Uang Pajak Kita Rp1,2 Triliun Buat Sekolah Rakyat

· ·

Uang Pajak Kita Rp1,2 Triliun Buat Sekolah Rakyat

PajakOnline | Pemerintah mengalokasikan uang pajak sebesar Rp1,2 triliun dari APBN untuk membiayai operasional sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Program beasiswa pendidikan gratis ini merupakan wujud nyata kontribusi wajib pajak dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan kesiapan pemerintah dalam merealisasikan gagasan Presiden Prabowo Subianto melalui pemanfaatan dana pajak yang optimal.

"Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026," ungkap Teddy dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/6/2025).

Pembelajaran di 63 sekolah rakyat akan dimulai pada Juli 2025, sementara 37 sekolah sisanya akan beroperasi pada September 2025, dengan total 9.780 siswa yang akan merasakan manfaat langsung dari uang pajak rakyat. Dana pajak yang mencakup sekitar 70% dari total APBN ini memastikan keberlanjutan program pendidikan tanpa beban biaya bagi masyarakat.

Dalam rapat terbatas di kediaman presiden, Prabowo meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan jajarannya memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang matang. Diskusi mencakup lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa yang semuanya dibiayai dari kontribusi pajak masyarakat.

Kementerian Sosial telah merekrut 1.554 guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan pembelajaran di 100 lokasi sekolah rakyat. Seluruh gaji dan tunjangan tenaga pendidik ini ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari penerimaan pajak, menunjukkan komitmen pemerintah dalam investasi pendidikan jangka panjang.

Program sekolah rakyat menjadi bukti konkret bagaimana uang pajak dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan pendidikan berkualitas. Alokasi Rp1,2 triliun ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam membangun sumber daya manusia melalui pemanfaatan dana pajak yang akuntabel dan tepat sasaran.

Implementasi sekolah rakyat yang dibiayai pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak, karena mereka dapat melihat langsung manfaat nyata dari kontribusi mereka dalam bentuk akses pendidikan gratis yang berkualitas.(Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines