TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

421 Kabupaten/Kota Ini Belum Memiliki Perda PBG Turunan UU Cipta Kerja

·

421 Kabupaten/Kota Ini Belum Memiliki Perda PBG Turunan UU Cipta Kerja

PajakOnline.com—Berdasarkan catatan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai sekarang terdapat beberapa daerah yang belum mempunyai perda persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dalam datanya, hanya terdapat 87 dari keseluruhan angkanya yaitu 508 kabupaten/kota yang sudah menindaklanjuti usulan perda mengenai PBG. Walaupun, dibentuknya perda tentang PBG menjadi amanat dari PP 16/2021 menjadi aturan turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Makmur Marbun dalam keterangan resmi, mengatakan, masih terdapat 421 kabupaten dan kota yang belum menindaklanjuti perda PBG, terutama terhadap 100 kabupaten/kota prioritas yang menjadi program strategis nasional penyiapan 1 juta rumah.

PBG adalah pengganti dari izin mendirikan bangunan (IMB). Bersamaan dengan berlakunya UU Cipta Kerja IMB digantikan dengan PBG. Adanya perda tentang PBG menjadi dasar bagi pemda dalam melakukan pemungutan retribusi.

Karena perda tentang PBG yang tidak juga diterbitkan, pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) terhadap rumah yang diberikan dari tahun lalu mengalami hambatan.

Sesuai dengan Pasal 8 PMK 6/2022, pengusaha kena pajak (PKP) perlu mendaftarkan rumah dengan insentif PPN DTP lewat aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapera maksimal 31 Maret 2022.

Dalam pendaftaran perlu berisikan rincian jumlah rumah yang telah 100% jadi dan siap diserahterimakan, rincian jumlah rumah yang dalam pembangunan dan siap diserahterimakan ketika periode insentif, dan perkiraan harga jual rumah.

Rumah telah dikatakan siap untuk dilakukan serah terima ketika ada PBG terhadap bangunan itu. Karena retribusi PBG belum diatur pemda, akhirnya PBG tidak bisa diberikan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines