TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

IMB Kini Berubah Jadi PBG

·

IMB Kini Berubah Jadi PBG

PajakOnline.com— Pemerintah mengubah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Empat kementerian mengeluarkan surat edaran bersama atas perubahan tersebut.

Surat edaran ini meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan perda mengenai pajak dan retribusi daerah.  Surat edaran ini dikeluarkan empat kementerian yakni, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dalam surat edaran bersama ini menyebutkan seluruh pemda provinsi dan kabupaten/kota agar segera menyusun perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam pengaturan satu perda.

Mengikuti pasal 94 UU 1/2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), daerah harus mengatur aturan semua jenis pajak dan retribusi daerah pada 1 perda.

Apabila daerah belum menetapkan ketentuan pajak dan retribusi daerah dalam 1 perda, perda yang mengatur mengenai IMB sebagai dasar pemungutan retribusi PBG sampai 5 Januari 2024 selama pelayanan PBG yang diberikan mengikuti aturan PP 16/2021.

Dalam hal daerah telah memiliki perda PBG tersendiri, pemda bisa memakai fitur penghitungan otomatis dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dalam menghitung retribusi PBG. Ketika daerahnya mempunyai perda IMB saja, artinya retribusi dihitung manual dan perlu diunggah hasil perhitungannya ke SIMBG.

Dalam mengetahui, PBG sesungguhnya yaitu perubahan nomenklatur dari IMB. IMB diubah menjadi PBG sejalan dengan ditetapkannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam PP 16/2021, daerah sesungguhnya sudah memperoleh amanat mengubah IMB ke PBG maksimal 6 bulan dari diundangkannya PP atau 2 Agustus 2021. Tetapi kebanyakan pemda belum mematuhi perintah PP itu.

Terhambatnya pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) terhadap penyerahan rumah menjadi akibat dari masalah PBG ini. Yang disebabkan banyak pemda yang tidak memiliki perda PBG ini, rumah tidak memiliki PBG artinya tidak bisa untuk diserahterimakan.

Pasal 8 PMK 6/2022 menjelaskan, pengusaha kena pajak (PKP) wajib mendaftarkan rumah dengan insentif PPN DTP melalui aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapera paling lambat pada 31 Maret 2022.

Pendaftaran harus berisikan detail jumlah rumah yang telah rampung 100% dan siap diserahterimakan, perincian jumlah rumah yang sedang dibangun dan siap diserahterimakan selama periode insentif, juga perkiraan harga jual rumah.

Rumah dapat dikatakan siap diserahterimakan jika telah ada PBG terhadap bangunan. Karena retribusi PBG belum diatur pemda, akibatnya PBG tidak bisa diserahkan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines