TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Anggota DPR Usulkan Insentif Pajak untuk Kelas Menengah dalam Paket Stimulus Ekonomi

· ·

Anggota DPR Usulkan Insentif Pajak untuk Kelas Menengah dalam Paket Stimulus Ekonomi

PajakOnline | Pemerintah diminta merancang kebijakan stimulus ekonomi yang lebih inklusif dengan menjangkau masyarakat kelas menengah, tidak hanya fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah merespons paket stimulus ekonomi yang baru dirilis pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada kuartal II/2025.

Paket stimulus terbaru yang diluncurkan bersamaan dengan momentum libur sekolah ini menargetkan pertumbuhan konsumsi masyarakat di kisaran 5% melalui lima kebijakan utama.

Kebijakan tersebut meliputi diskon transportasi dengan potongan tiket kereta 30%, tiket angkutan laut 50%, serta fasilitas PPN ditanggung pemerintah 6% untuk tiket pesawat.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol 20% selama Juni-Juli 2025 untuk meningkatkan aktivitas perjalanan.

Di sektor bantuan sosial, pemerintah mempertebal program dengan menambah bantuan kartu sembako Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan yang berlaku Juni-Juli.

Untuk pekerja berpenghasilan rendah, disediakan bantuan subsidi upah Rp300.000 per bulan bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum. Kebijakan terakhir adalah perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja 50% selama 6 bulan bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya.

Charles menilai kebijakan stimulus yang ada masih berfokus pada kelompok masyarakat bawah atau rentan, padahal kelas menengah juga menghadapi tekanan ekonomi berat.

Menurutnya, masyarakat kelas menengah kini dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja dan penurunan penghasilan di sektor industri, jasa, serta ekonomi kreatif.

"Kelas menengah kini menghadapi tekanan. Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekonomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh," katanya, kemarin.

Pentingnya menjangkau kelas menengah dalam stimulus ekonomi didasarkan pada peran mereka sebagai tulang punggung konsumsi domestik yang merupakan komponen penting pertumbuhan ekonomi nasional.

Charles menekankan bahwa menjaga kelompok kelas menengah tetap kuat berarti menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia memandang perlindungan sosial ke depan harus mulai menjangkau kelompok kelas menengah bawah yang rentan turun kelas akibat tekanan ekonomi.

Meski mengapresiasi efektivitas skema kebijakan seperti bantuan subsidi upah yang menyasar pekerja berpenghasilan rendah, Charles berharap paket stimulus ekonomi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerintah diminta memastikan inklusivitas kebijakan stimulus agar lebih kuat menjaga perekonomian nasional dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. (Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines