TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Anthony Budiawan: Progress Ekonomi Triwulan 2021 Melambat

· ·

Anthony Budiawan: Progress Ekonomi Triwulan 2021 Melambat

PajakOnline.com—Pengamat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mencermati resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah berjalan satu tahun.

"Pertumbuhan ekonomi Q1/2021 minus 0,74 persen, year-on-year (YoY). Artinya, dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu, atau Q1/2020, minus 0,74 persen," kata Anthony. Ekonomi triwulanan defisit selama empat triwulan berturut-turut sejak Q2/2020.

Baca Juga: Indonesia Masih Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1-2021 Minus 0,74%

Ada yang berpendapat, ekonomi Indonesia mulai membaik. Mulai menuju normal. Karena kontraksi atau minusnya mengecil. Namun menurut Anthony, pendapat ini bisa menyesatkan.

[caption id="attachment_4830" align="alignnone" width="399"] Prof. Dr. Anthony Budiawan. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)[/caption]

Anthony menjelaskan kenapa bisa menyesatkan.

Menurutnya, kontraksi pertumbuhan setahun ini memang mengecil. Pertumbuhan Q2/2020 tercatat minus 5,32 persen. Kemudian turun menjadi 3,49 persen (Q3/2020), 2,18 persen (Q4/2020) dan 0,74 persen pada Q1/2021.

Secara year-on-year, pertumbuhan ekonomi memang kelihatannya membaik. Tetapi, sejauh mana membaiknya? Apakah pertumbuhan 2021 akan mencapai target 5 persen?

"Pertumbuhan ekonomi secara year-on-year berguna untuk mencatat kinerja ekonomi tahunan. Tetapi untuk melihat progress atau perkembangan ekonomi beberapa bulan terakhir ini dan perkiraan ke depan dalam jangka pendek, yang diperlukan adalah perkembangan ekonomi dari satu triwulan ke triwulan selanjutnya. Dengan kata lain quarter-on-quarter, atau QoQ," kata Anthony, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).

Secara triwulanan, ekonomi Indonesia sudah melemah sejak Q4/2020. Ekonomi atau PDB turun dari Rp2.720,6 triliun pada Q3/2020 menjadi Rp.2.709,4 triliun pada Q4/2020. Dan kemudian turun lagi menjadi Rp.2.683,1 triliun pada Q1/2021.

Tentu saja data PDB triwulanan tersebut di atas belum disesuaikan faktor musiman (seasonally adjusted). Pertumbuhan triwulan QoQ, setelah koreksi faktor musiman juga melambat pada Q1/2021. Diperkirakan hanya 0,65 persen. Pertumbuhan Q2/2021 dibandingkan triwulan sebelumnya (Q1/2021), setelah koreksi faktor musiman, malah bisa minus lagi. Bisa minus 0,95 persen atau bahkan lebih rendah.

Lihat gambar di bawah ini:

Sumber
– Q1/2020 – Q4/2020: Federal Reserve St Louis, US
– Q1/2021: Perkiraan PEPS
– Q2/2021: Estimasi PEPS

Anthony mengungkapkan, dengan data dan tren ekonomi seperti ini, target pertumbuhan 2021 yang dipatok 5 persen hampir mustahil dapat terealisasi. Meskipun ekonomi pada Q2/2021 tumbuh lumayan tinggi terhadap Q2/2020 (YoY). Lumayan tinggi tapi tidak 7 persen. mungkin sekitar 3,5 persen sampai 4,5 persen.

Tapi secara tren triwulanan ekonomi 2021 melemah. Bahkan ekonomi 2021 dapat terpuruk lagi. Alasannya sebagai berikut:

Pertama, fiskal semakin lemah. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB hanya 7,3 persen pada Q1/2021, turun dari 8,3 persen per akhir Desember 2020. Di lain sisi, rasio beban bunga terhadap penerimaan perpajakan melonjak dari 24,5 persen per akhir tahun 2020 menjadi 27 persen pada akhir Q1/2021.

Kedua, Kebijakan moneter sepertinya sulit berubah. Perbankan Indonesia terlalu kuat. Tujuh Bank besar menguasai hampir 70 persen pasar finansial Indonesia. Suku bunga tinggi masih membayangi perekonomian Indonesia. Yang mana berpotensi memicu kredit macet, dan membawa ekonomi Indonesia masuk resesi lagi.

"Sebaiknya masyarakat sedia payung sebelum hujan," tutup Anthony mantan Rektor Kwik Kian Gie School of Business ini.

Berita lainnya di Headlines