PajakOnline.com—Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) berharap aturan pajak ini akan saling menguntungkan, baik bagi pemerintah maupun pelaku perdagangan aset kripto.
Sebelumnya, transaksi komoditas ini akan mulai dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0,11 persen dari nilai transaksi kripto, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi.
Kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 ini akan berlaku 1 Mei 2022 mendatang.
Pedagang yang tak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan dikenakan tarif pajak berbeda. Yakni, dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22 persen untuk PPN dan 0,2 persen sebagai Pajak Penghasilan (PPh).
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, saat ini dia bersama para anggota di Aspakrindo masih melakukan pengkajian terhadap PMK Nomor 68/PMK.03/2022.
“Pada dasarnya, asosiasi dan para calon pedagang aset kripto yang berada di bawah Bappebti, tentu selalu menerapkan good corporate governance yang akan patuh dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia,” katanya.
Menurut Manda, Aspakrindo akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk memberikan aturan yang didasarkan atas kepentingan bersama. Dia khawatir pengenaan pajak ini bisa memberatkan investor dan pedagang sehingga kondisi industri aset kripto akan mengalami kemunduran.
Pelaku industri aset kripto senantiasa ingin berkomunikasi bersama dengan pemerintah termasuk pelaksanaan aturan perpajakan ini agar bisa berasaskan keadilan. Ia menegaskan, pihaknya sebenarnya tidak pernah menolak, tapi menurutnya seharusnya semua pelaku industri dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan. “Jadi hasilnya bisa fair untuk semuanya,” kata Manda.
Manda berharap pemerintah bisa melakukan peninjauan ulang terkait ketentuan perpajakan bagi transaksi perdagangan aset kripto. Dengan adanya peninjauan ulang ini, akan ada ruang dan waktu bagi industri serta kementerian untuk mengkaji solusi yang terbaik terkait pajak aset kripto.
“Tentunya kami mengapresiasi sekali bahwa pemerintah akan selalu mendengarkan saran dan masukan dari pemain industri dan sebenarnya ini bisa dilakukan dengan koordinasi yang baik. Peninjauan ulang ini juga baik untuk mengkaji penegakan pajak kripto yang terbaik itu seperti apa,” katanya.
Dengan kebijakan peraturan pajak aset kripto yang berasaskan keadilan dan mendukung inovasi, diharapkan akan mendorong daya saing industri aset kripto di Indonesia.
