PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengatur ketentuan pelaporan pajak penghasilan (PPh) bagi penjual ataupun pembeli aset kripto. Wajib pajak yang bertransaksi aset kripto harus melaporkan PPh atas perdagangan aset kripto dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Dalam setiap transaksi perdagangan atas aset kripto, trader akan mendapatkan bukti potong PPh dari exchanger.
DJP menjelaskan, bukti potong disampaikan dalam lampiran daftar penghasilan yang dipungut PPh final dalam SPT Tahunan. Karena menggunakan skema PPh final, penghasilan yang diperoleh dari perdagangan aset kripto tersebut tidak dikalkulasikan dengan penghasilan lainnya.
