TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Aturan PMSE: Bukti Pungut PPN Tidak Lengkap, Cek!

·

Aturan PMSE: Bukti Pungut PPN Tidak Lengkap, Cek!

PajakOnline.com—Aturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan terhadap pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Pungutan pajak ini untuk memperluas basis pajak juga untuk menjaga level playing field di antara pelaku usaha konvensional dan digital. Sampai sekarang, pemerintah sudah menunjuk 87 pemungut PMSE, termasuk Google dan Netflix.

Kewajiban sebagai pemungut PPN PMSE, yakni membuat bukti pungut PPN yang berbentuk commercial invoice, billing, order receipt, ataupun dokumen sejenis. Bukti pungut diperlukan untuk menjadi bukti pembayaran dan pemungutan PPN.

Pemungutan PPN pada bukti pungut PPN ini bisa dilakukan terpisah terhadap dasar pengenaan pajak (DPP) atau sebagai bagian dari nilai pembayaran, sesuai PER-12/PJ/2020.

Pada pengkreditan PPN yang dibayar, terdapat kewajiban selaku perusahaan kena pajak (PKP) untuk menuliskan keterangan seperti nama dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada pemungut PPN PMSE pada bukti pungut PPN. Bagaimana ketika keterangan pada bukti pungut itu tidak lengkap?

Penjelasan Bukti Pungut Tidak Lengkap

Kita harus memahami apa saja yang termasuk ke dalam bukti Bukti Pungut PPN yang menjadi dokumen yang kedudukannya disamakan dengan dengan faktur pajak selama ada nama dan NPWP pembeli/email pembeli yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jika keterangan nama/NPWP/alamat email belum dituliskan, artinya bukti pungut PPN dapat dipakai menjadi dokumen yang berkedudukan sama dengan faktur pajak selama bukti pungut pungut dilampirkan dengan dokumen yang membuktikan akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE berisi data-data berhubungan dan terdaftar dalam DJP.

Hal ini terdapat dalam Pasal 12 ayat 6, PER-12/PJ/2020 yang mengatakan jika dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak dikreditkan oleh PKP selama memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan yang dikreditkan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines