TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bank Indonesia Siapkan Rupiah Digital

·

Bank Indonesia Siapkan Rupiah Digital

PajakOnline.com—Bank Indonesia (BI) menyatakan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau bisa disebut pula sebagai rupiah digital amat penting untuk mendukung kepentingan publik di tengah massifnya digitalisasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, CBDC menjadi salah satu agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, penerbitan CBDC juga penting melihat perkembangan aset digital yang saat ini telah berkembang pesat, termasuk aset kripto.

"Perdagangan aset kripto menimbulkan risiko stabilitas keuangan dan moneter. Selain itu, juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Perry saat acara G20 Tech Sprint Initiative 2022, dilansir CNBC, belum lama ini.

Terdapat inisiatif negara-negara anggota G20 untuk menghasilkan kerangka kerja pengawasan dan regulasi pada aset kripto dan aset digital lainnya.

Tujuan akhir dari CBDC, kata Perry dapat dicapai melalui pentingnya pemahaman bersama mengenai teknologi dan kolaborasi inklusif antar negara-negara maju dan berkembang.

Kendati demikian, bank sentral di seluruh dunia perlu memastikan mengenai integrasi, interoperabilitas, dan interkonektivitas infrastruktur pembayaran, yang saling terhubung dengan berbagai infrastruktur pasar keuangan.

"Dimana bank sentral dapat menggunakan acuan untuk mengembangkan CBDC di bawah negara sendiri, juga kesepakatan yang luas antar negara dan kemudian menggunakan CBDC sebagai sistem moneter internasional," kata Perry.

Bank sentral, kata BI masih menemukan sejumlah pertanyaan yang perlu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan CBDC. Pertanyaan itu misalnya tentang apakah bank sentral harus menerbitkan CBDC secara wholesale atau dengan metode retail.

Apakah juga bank sentral harus menerbitkan CBDC secara individu atau bisa bekerjasama dengan swasta, juga lewat platform apa CBDC harus diterbitkan.

Juga, tak kalah penting dalam mengembangkan CBDC, kata Perry adalah apa implikasinya terhadap makro ekonomi, moneter, dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, bank sentral perlu membuat desain konseptual CBDC secara matang.

General Manager Bank for International Settlements (BIS) Agustín Carstens menyebutkan bahwa CBDC adalah elemen kunci dalam meningkatkan pembayaran lintas batas dan peran katalis bank sentral dalam mendukung interoperabilitas.

Sistem pembayaran yang luas, dapat menciptakan persaingan layanan yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah.

"CBDC dapat mengatasi persoalan inklusi keuangan yang belum tersentuh dengan perbankan (unbanked). Ini sangat relevan untuk negara-negara seperti Indonesia yang memiliki wilayah keterjangkauan yang luas dan banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan jasa keuangan," kata Carstens.

"CBDC dapat menjadi peringatan bagi mata uang tradisional untuk mengintegrasikan dengan penyedia jasa keuangan yang bisa disederhanakan," kata Carstens.

Berita lainnya di Headlines