TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Bapenda Kabupaten Bekasi Jangkau Wajib Pajak Pakai Mobil Keliling

Redaksi PajakOnline · 12 Jun 2024, 04.05 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah (UPTD P2PD) Wilayah III kembali memberikan kemudahan layanan pajak kepada masyarakat. Salah satunya melalui pelayanan mobil keliling.

Kepala UPTD P2PD Wilayah III Kabupaten Bekasi Rika Nurmaya menjelaskan, pelayanan Mobil Keliling tersebut merupakan upaya Jemput Bola dalam menjangkau Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal jauh dari kantor pelayanan pajak. Selain mendekatkan pelayanan, hal ini juga untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

“Kegiatan hari ini, tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Petugas kami juga membuka pelayanan berkas untuk mutasi, permohonan baru, ataupun pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT),” katanya.

Rika menyebutkan, selain menekankan kepada petugas untuk memberikan pelayanan secara ramah dan profesional. Ia juga meminta agar petugas dapat informatif ketika bertemu masyarakat sebagai bentuk literasi dan edukasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan sosialisasi terkait Aplikasi SAPA Bekasi, dimana melalui kanal digital tersebut masyarakat dapat mengakses layanan pajak lainnya secara online melalui gadget masing-masing.

“Untuk Aplikasi SAPA Bekasi masyarakat dapat mendownload melalui Playstore, dalam aplikasi tersebut tersedia menu informasi seputar pelayanan pajak seperti masyarakat yang ingin melakukan pembayaran online, mengecek tunggakan atau tagihan ditahun sebelumnya,” terangnya.

Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik kemudahan akses pelayanan pajak yang telah diberikan. Terlebih lagi, saat ini juga terdapat program keringanan pembayaran SPPT PBB-P2.

“Kami informasikan juga bahwa pada periode 1 April 2024 hingga 30 Juni 2024 diberikan keringanan sebesar 15 persen, semoga ini juga dapat memotivasi masyarakat untuk membayar pajak,” katanya.