TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cegah Pajak Bocor, Pemkab Mojokerto Pasang E-Tax di Ratusan Resto

· ·

Cegah Pajak Bocor, Pemkab Mojokerto Pasang E-Tax di Ratusan Resto

PajakOnline.com—Ratusan restoran atau rumah makan di Kabupaten Mojokerto dipasang e-Tax. Pemasangan e-tax dilakukan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dan menekan potensi kebocoran pajak.

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Mardiasih mengatakan, tahun ini pihaknya fokus meningkatkan realisasi pajak daerah dari berbagai sektor.

Salah satunya jenis pajak restoran yang tersebar di 18 kecamatan. "Sebagai optimalisasi PAD tahun ini, kita sudah pasang e-Tax di rumah makan," katanya, dikutip hari ini.

Pemasangan alat perekam transaksi ini sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan realisasi penerimaan tahun ini. Alat ini dipasang pada mesin kasir wajib pajak untuk merekam data-data transaksi penjualan untuk menghindari adanya pemotongan pajak dan laporan nakal yang dilakukan pelaku usaha maupun petugas pemungut pajak.

"Jadi tidak ada celah kebocoran pajak, semua transaksi itu terekam. Harapannya dengan e-Tax ini tidak ada pihak yang berbuat curang," katanya.

Menurutnya, wajib pajak maupun pemungut pajak juga tidak bisa mengelabui. Sebab software yang diinstal pada komputer wajib pajak itu juga terhubung ke server Bapenda.

Pemasangan alat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sekaligus sebagai upaya pemda mendekatkan layanan digital kepada setiap wajib pajak.

Target pemasangan alat tersebut dapat mencapai 200 titik. Hanya saja hingga kini belum 100 persen tuntas lantaran masih ada pelaku usaha yang enggan dipasang alat tersebut.

Berbagai alasan mereka berkelit. Salah satu yang mendasar menjadikan harga jual kulinernya lebih mahal yang berimbas pada turunnya pelanggan.

"Jadi sekarang yang terpasang sudah 170-an. Pajak itu kan sudah jadi kewajiban dan itu sudah menjadi ketentuan. Yang perlu diingat lagi, pajak ini kami pastikan akan dinikmati masyarakat lagi melalui pembangunan," katanya.

Berita lainnya di Headlines