TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Begini Syarat Pengajuan EFIN Badan

Redaksi PajakOnline · 5 Apr 2021, 05.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Setiap Wajib Pajak harus memiliki EFIN yang berguna untuk melakukan transaksi pajak elektronik. Elektronik Filing Identification Number atau yang biasa disingkat dengan EFIN meupakan nomor identitas pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak yang digunakan untuk transaksi perpajakan elektronik.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Wajib Pajak bisa jadi pribadi maupun badan maka EFIN pun juga bersifat berbeda untuk kedua Wajib Pajak tersebut. Walaupun sama-sama berbentuk nomor identifikasi milik Wajib Pajak yang digunakan untuk mengakses layanan elektronik pelaporan SPT pajak namun EFIN pribadi dan badan berbeda dari segi pihak yang mengurus pengajuan atau permohonannya.

Pengajuan EFIN pribadi dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini Wajib Pajak terkait, selain itu tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun sekali pun menggunakan surat kuasa pajak. Sedangkan EFIN badan bisa dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh badan atau perusahaan untuk mewakilinya.

Berikut Wajib Pajak Badan yang dapat menggunakan EFIN Badan:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseron lainnya
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Badn Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Firma
7. Kongsi
8. Koperasi
9. Dana Pensiun
10. Perkumpulan
11. Yayasan
12. Organisasi Masyarakat
13. Organisasi Sosial Politik
14. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
15. Lembaga Investasi Kolektif (KIK)
16. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Walaupun pengajuan EFIN badan lebih mudah dibanding pribadi, namun terdapat beberapa syarat yang wajib disiapkan jika Anda ditunjuk sebagai wakil perusahaan yang akan mengurus EFIN seperti:

1. Badan Usaha Pusat
- Email aktif yang dapat dihubungi terkait pengurusan EFIN badan.
- Formulir permohonan aktivasi EFIN yang sudah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti surat penunjukkan wakil Wajib Pajak badan asli dan fotokopi.
- KTP asli dan fotokopi milik wakil Wajib Pajak, jika wakil yang ditunjuak adalah WNA maka bisa menunjukkan paspor asli dan fotokopi.
- NPWP badan asli dan fotokopi.
- KITAP/KITAS asli dan fotokopi.
- NPWP wakil Wajib Pajak asli dan fotokopi

2. Badan Usaha Cabang
- Email aktif yang dapat dihubungi terkait pengurusan EFIN badan.
- Permohonan pengajuan disampaikan langsung oleh pimpinan kantor cabang.
- Formulir permohonan aktivasi EFIN yang sudah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti surat pengangkatan asli dan fotokopi.
- Bukti surat penunjukkan asli dan fotokopi.
- KTP asli dan fotokopi apabila pimpinan kantor cabang WNI.
- Paspor asli dan fotokopi apabila pimpinan kantor cabang WNA.
- KITAP/KITAS asli dan fotokopi.
- NPWP badan asli dan fotokopi.
- NPWP pimpinan kantor cabang asli dan fotokopi. (Atania Salsabila)