TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Begini Syarat Pengajuan EFIN Badan

· ·

Begini Syarat Pengajuan EFIN Badan

PajakOnline.com—Setiap Wajib Pajak harus memiliki EFIN yang berguna untuk melakukan transaksi pajak elektronik. Elektronik Filing Identification Number atau yang biasa disingkat dengan EFIN meupakan nomor identitas pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak yang digunakan untuk transaksi perpajakan elektronik.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Wajib Pajak bisa jadi pribadi maupun badan maka EFIN pun juga bersifat berbeda untuk kedua Wajib Pajak tersebut. Walaupun sama-sama berbentuk nomor identifikasi milik Wajib Pajak yang digunakan untuk mengakses layanan elektronik pelaporan SPT pajak namun EFIN pribadi dan badan berbeda dari segi pihak yang mengurus pengajuan atau permohonannya.

Pengajuan EFIN pribadi dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini Wajib Pajak terkait, selain itu tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun sekali pun menggunakan surat kuasa pajak. Sedangkan EFIN badan bisa dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh badan atau perusahaan untuk mewakilinya.

Berikut Wajib Pajak Badan yang dapat menggunakan EFIN Badan:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseron lainnya
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Badn Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Firma
7. Kongsi
8. Koperasi
9. Dana Pensiun
10. Perkumpulan
11. Yayasan
12. Organisasi Masyarakat
13. Organisasi Sosial Politik
14. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
15. Lembaga Investasi Kolektif (KIK)
16. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Walaupun pengajuan EFIN badan lebih mudah dibanding pribadi, namun terdapat beberapa syarat yang wajib disiapkan jika Anda ditunjuk sebagai wakil perusahaan yang akan mengurus EFIN seperti:

1. Badan Usaha Pusat
- Email aktif yang dapat dihubungi terkait pengurusan EFIN badan.
- Formulir permohonan aktivasi EFIN yang sudah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti surat penunjukkan wakil Wajib Pajak badan asli dan fotokopi.
- KTP asli dan fotokopi milik wakil Wajib Pajak, jika wakil yang ditunjuak adalah WNA maka bisa menunjukkan paspor asli dan fotokopi.
- NPWP badan asli dan fotokopi.
- KITAP/KITAS asli dan fotokopi.
- NPWP wakil Wajib Pajak asli dan fotokopi

2. Badan Usaha Cabang
- Email aktif yang dapat dihubungi terkait pengurusan EFIN badan.
- Permohonan pengajuan disampaikan langsung oleh pimpinan kantor cabang.
- Formulir permohonan aktivasi EFIN yang sudah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti surat pengangkatan asli dan fotokopi.
- Bukti surat penunjukkan asli dan fotokopi.
- KTP asli dan fotokopi apabila pimpinan kantor cabang WNI.
- Paspor asli dan fotokopi apabila pimpinan kantor cabang WNA.
- KITAP/KITAS asli dan fotokopi.
- NPWP badan asli dan fotokopi.
- NPWP pimpinan kantor cabang asli dan fotokopi. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines