TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Belum Dapat Bukti Potong PPh 21, Karyawan Bisa Tunda Lapor SPT Tahunan

· ·

Belum Dapat Bukti Potong PPh 21, Karyawan Bisa Tunda Lapor SPT Tahunan

PajakOnline.com—Permintaan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dapat diajukan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 yang menyatakan, jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dapat diperpanjang maksimal 2 bulan dari batas waktu penyampaian SPT.

Pasal 4 ayat (1) PER-21/PJ/2009 menjelaskan, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ... dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

Untuk wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan harus disertai dengan menyebutkan alasan perpanjangan juga menuliskan penghitungan sementara pajak terutang. Laporan keuangan sementara dan surat setoran PPh Pasal 29 juga perlu dilampirkan wajib pajak . Saat laporan keuangan wajib pajak diaudit artinya pemberitahuan harus disertai surat pernyataan akuntan publik yang menjelaskan audit laporan keuangan belum selesai.

Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pemberitahuan perpanjangan perlu dilampirkan dengan surat pernyataan dari pemberi kerja yang menjelaskan bukti potong PPh Pasal 21 belum diberikan pemberi kerja.

Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tidak sesuai dengan ketentuan, pemberitahuan tidak dianggap sebagai pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

Pasal 6 ayat (2) PER-21/PJ/2009 menyebutkan, apabila pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan..Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak paling lama 7 hari kerja sejak pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan diterima lengkap di KPP.

Sebagai informasi, batas akhir dalam menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah 3 bulan sesudah akhir tahun pajak. Sementara wajib pajak badan, batas akhirnya 4 bulan sesudah akhir tahun pajak.
(Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines