Berita Pajak
10.398 artikel

Permintaan OTP Daftar NPWP Sudah Bisa Pakai Email
31 Mei 2023, 19.00 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan adanya kendala pada layanan e-Registration (ereg) DJP Online. Masalah ini membuat wajib pajak yang tengah mendaftarkan NPWP-nya secara online kesulitan mendapatkan kode OTP atau token melalui nomor ponsel. Terpantau dari

Izin Penelitian di DJP Bisa Diajukan Online
31 Mei 2023, 18.00 WIB
PajakOnline.com —Layanan e-Riset pada DJP Online kembali dibuka. Setelah sempat ditutup per 9 Maret 2023, pengajuan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini bisa dilakukan kembali melalui laman eriset.pajak.go.id. Sejak Maret lalu, permohonan penelitian di li

Pengaruh Shadow Economy Terhadap Indonesia
31 Mei 2023, 16.00 WIB
PajakOnline.com —Istilah shadow economy muncul akibat adanya kegiatan ekonomi yang tidak terdeteksi oleh pemerintah. Jadi, baik aktivitas ekonomi yang legal maupun ilegal jika tidak terdeteksi, maka termasuk dalam golongan shadow economy. Aktivitas shadow economy berkontribusi te

Cara Pengenaan Pajak Peredaran
31 Mei 2023, 15.00 WIB
PajakOnline.com —Pajak peredaran (PPe) disebut dengan istilah omzetblasting. Sedangkan, dalam bahasa Inggris pajak peredaran (PPe) disebut dengan turnover tax. Pajak peredaran (Ppe) merupakan pajak atas pemakaian yang meliputi hampir seluruh barang-barang yang dipakai ataupun sel

Apa Itu Barang Lartas? Ini Jenisnya
31 Mei 2023, 14.00 WIB
PajakOnline.com —Dalam kegiatan perdagangan lintas negara (ekspor-impor), terdapat sejumlah barang-barang yang dilarang serta dibatasi atas impor dan ekspornya. Barang-barang inilah yang kemudian disebut dengan Barang Lartas . Barang Lartas merupakan sebuah istilah yang digunakan

Ancam Warga Muhammadiyah, BRIN Pecat Andi Pangerang sebagai PNS
31 Mei 2023, 13.30 WIB
PajakOnline.com— Karier Andi Pangerang Hasanuddin (APH) sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi (BRIN) telah berakhir. Dia terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin. APH dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PN

Cek Lokasi Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Keliling, Rabu 31 Mei 2023
31 Mei 2023, 11.00 WIB
PajakOnline.com —Polda Metro Jaya menyediakan 14 lokasi layanan Samsat Keliling bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), pada hari ini Rabu, (31/5/2023). Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari akun resmi twitter Traffic Management

Gaji Ke-13 ASN dan Pensiunan Cair Bulan Depan
31 Mei 2023, 00.30 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah memastikan pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN/PNS) cair pada Juni 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara telah diatur dalam PP 15/2023. Gaji ke-13 diberikan pad

Presiden Jokowi Perintahkan Gerak Cepat Atasi TPPO
30 Mei 2023, 20.00 WIB
PajakOnline.com —Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/05/2023) siang. Di dalam ratas, Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk me

Komisi Yudisial Gelar Pelatihan Kode Etik dan Teknis Hukum Perpajakan
30 Mei 2023, 18.00 WIB
PajakOnline.com —Komisi Yudisial (KY) menggelar pelatihan kode etik dan teknis hukum perpajakan. Pelatihan diikuti sebanyak 70 hakim pengadilan pajak. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sukma Violetta menjelaskan, berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) UU 18/2011

Sulit Turunkan Pajak BBM Jadi 5%, Ini Alasan Pemprov Kepri
30 Mei 2023, 14.00 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengaku sulit untuk menurunkan pajak bahan bakar minyak (BBM) dari sepuluh persen menjadi lima persen. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setempat. Kepala Badan Pendapatan

Pemkab Cianjur Hapus Tunggakan PBB Tahun 1994-2014
30 Mei 2023, 13.00 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membebaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari 400 ribu lebih wajib pajak yang menunggak dari tahun 1994 sampai 2014. Jumlah tunggakan tersebut sebesar Rp94 mil