Berita Pajak
10.417 artikel
Eksportir Wajib Tahu Ketentuan Ini
14 Des 2022, 02.05 WIB
PajakOnline.com —Pelaku ekspor atau eksportir wajib mengetahui ketentuan dalam kegiatan ekspor yang diatur Kementerian Perdagangan, di antaranya: 1. Sales Contract Process Sales Contract Process yaitu dokumen persetujuan pada kedua belah pihak, dari importir juga eksportir. Dalam
Account Representative Kantor Pajak, Begini Tugasnya
14 Des 2022, 02.00 WIB
PajakOnline.com —Account representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diangkat dan juga ditetapkan dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP). AR menjadi salah satu ujung tombak penerimaan di KPP karena memiliki tugas dan fung
Wajib Pajak Baru Bertambah, Yang Bayar Pajak Berkurang
14 Des 2022, 01.55 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pada Januari—September 2022, terdapat penambahan 3,85 juta wajib pajak baru. Jumlahnya meningkat dari capaian sepanjang 2021 yakni 3,47 juta wajib pajak baru, atau tumbuh 10,8 persen (year-on-year/YoY). Namun demikian, ju
Kriteria Dokumen Objek Bea Meterai
14 Des 2022, 01.50 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan kriteria dokumen bersifat perdata yang menjadi objek bea meterai, terutama dokumen yang menyatakan jumlah uang, sebagaimana diatur dalam UU Bea Meterai. DJP menyebut dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal l
Pajak Kendaraan Listrik Lebih Murah
14 Des 2022, 01.45 WIB
PajakOnline.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia berkomitmen penuh untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Hal ini dibuktikan melalui beragam dukungan yang diberikan pemerintah, salah satunya berupa pengenaan pajak yang lebih murah k
Berbeda Meterai Fisik, Meterai Elektronik Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan
14 Des 2022, 01.40 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan mekanisme atau tata cara pembubuhan meterai elektronik atau E-Meterai. “Berbeda dengan meterai fisik. Kalau meterai elektronik ini tak boleh menumpuk dengan keterangan dokumen lainnya, seperti tanda tangan. Harus terpi
Aturan Baru Pengelolaan Insentif Fiskal, Cek!
14 Des 2022, 01.35 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur pengelolaan insentif fiskal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK No. 171/PMK.07/2022. PMK ini menyesuaikan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Un
Pajak Distributor Pulsa
14 Des 2022, 01.30 WIB
PajakOnline.com —Pelaku usaha penyelenggara saluran distribusi atau distributor adalah pengusaha yang melakukan kegiatan distribusi pulsa, kartu perdana, token, atau voucher. Hal tersebut sesuai Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 a
Kelalaian Wajib Pajak Bisa Kena Hukum Pidana Perpajakan
14 Des 2022, 01.25 WIB
PajakOnline.com— Aturan hukum pidana perpajakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). namun demikian, khusus untuk hukum pidana di bidang perpajakan, berlaku ketentuan lex specialis derogat legi generalis atau ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang u
Indonesia Sekarang Punya 38 Provinsi
14 Des 2022, 01.15 WIB
PajakOnline.com— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di Tanah Air, pada Jumat (9/12/2022) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dengan peres
Peran Pemerintah Membangun Koperasi
14 Des 2022, 01.10 WIB
Opini Oleh: Dr. Rino A. Sa’danoer Ketua Koperasi Aliansi Rakyat Indonesia Makmur PajakOnline.com — Pasal 33 UUD 45 mengamanatkan kepada kita bahwa ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan azas kekeluargaan. Bung Hatta menyebutkan, KOPERASI adalah bangun usaha yang sesuai untuk mene
Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
14 Des 2022, 01.05 WIB
PajakOnline.com —Angsuran atau penundaan pembayaran pajak menjadi bagian dari manajemen pajak. Artinya, wajib pajak diperkenankan membayar pajak secara angsuran atau menunda pembayaran pajak. Aturan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata
