Berita Pajak
10.333 artikel
Presiden Prabowo: Keberhasilan Bangsa Ditentukan Pendidikan
12 Jun 2025, 18.50 WIB
PajakOnline | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar utama kemajuan bangsa. Dalam sambutannya pada peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Bogor, Provinsi Jawa Barat, Presiden menyampaikan bahwa keberhasilan suatu ne
Bupati Lombok Timur Dorong Kepatuhan Pajak Sektor Pariwisata untuk Tingkatkan PAD
11 Jun 2025, 09.00 WIB
PajakOnline | Pemkab Lombok Timur berharap rapat koordinasi (rakor) dengan para pengusaha jasa wisata dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku usaha sektor pariwisata. Kepatuhan pajak tersebut memegang peran penting dalam kemajuan Lombok Timur secara menyeluruh. Bupat
Balikpapan Revisi Perda Pajak Daerah, Kos-Kosan dan Guest House Dikecualikan
11 Jun 2025, 08.55 WIB
PajakOnline | Perda Kota Balikpapan 8/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) pada sektor perhotelan dikenakan tarif sebesar 10%. Dalam beleid itu, Pemkot Balikpapan menetapkan ada 13 jenis jasa perhotelan yang dikenakan
Bapenda DKI Jakarta Digitalisasi Sistem Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
11 Jun 2025, 08.51 WIB
PajakOnline | Implementasi sistem digital penagihan dengan surat paksa menunjukkan hasil positif bagi Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Berdasarkan data Bapenda DKI, telah terbit surat teguran sebanyak 1.289 surat dengan pencairan tunggakan sebesar Rp384,08 miliar se
Empat Izin Tambang Dicabut, Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Kawasan Konservasi Raja Ampat
11 Jun 2025, 08.35 WIB
PajakOnline | Pemerintah resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan konservasi tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pencabutan di
Pajak Emas Jemaah Haji Dibebaskan, Berlaku Khusus untuk Keperluan Pribadi
11 Jun 2025, 07.55 WIB
PajakOnline | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 memberikan kemudahan perpajakan bagi jemaah haji dengan membebaskan bea masuk untuk barang pribadi yang dibawa pulang dari Tanah Suci. Kebijakan ini merupakan perubahan atas
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Bawaan Jemaah Haji Reguler Mulai 6 Juni 2025
11 Jun 2025, 07.35 WIB
PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pembebasan bea masuk untuk seluruh barang bawaan jemaah haji terhitung mulai 6 Juni 2025. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Ketentuan Ekspor d
PMK 34/2025 Berlaku 6 Juni, Barang Bawaan Penumpang di Atas USD500 Kena PPN 12% dan PPh 5%
11 Jun 2025, 07.10 WIB
PajakOnline | Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/2025 yang mulai berlaku pada 6 Juni 2025 mempertegas ketentuan perpajakan atas impor barang bawaan penumpang dari luar negeri dengan sejumlah perubahan signifikan dibandingkan PMK 203/2017. Regulasi baru ini menegaskan bahwa
Penerimaan Pajak Bruto Capai Rp733 Triliun hingga April 2025
11 Jun 2025, 04.00 WIB
PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak bruto selama Januari hingga April 2025 mencapai Rp733,2 triliun. Namun, pemerintah tidak menyertakan data penerimaan pajak neto atau setelah dikurangi restitusi dalam laporan kine
Pemkot Surabaya Tegas Soal Pajak Parkir: Usaha Tanpa Jukir Resmi Bakal Ditutup
10 Jun 2025, 06.40 WIB
PajakOnline | Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan terhadap pembayaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir dengan mengancam menutup tempat usaha yang tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemilik
Coretax Dinilai Hambat Ekonomi Indonesia, Pengusaha Keluhkan Gangguan Cash Flow
10 Jun 2025, 03.40 WIB
PajakOnline | Kalangan pengusaha menyoroti sistem administrasi perpajakan atau Coretax DJP sebagai salah satu penyebab tersendatnya roda ekonomi nasional pada awal tahun 2025. Sebab, Coretax ini dinilai mengganggu kelancaran penerbitan faktur pajak, yang berdampak langsung pada t
Wajib Pajak Tidak Dapat Ajukan Pemindahbukuan untuk Kelebihan Setor PPh Pasal 21
10 Jun 2025, 03.35 WIB
PajakOnline | Kelebihan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak dapat dilakukan pemindahbukuan, melainkan harus diproses melalui pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Penjelasan ini disampaikan oleh Hamidah, petugas pajak dari Kantor Pe
