TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

BPK: Pertamina dan AKR Belum Bayar Pajak Bahan Bakar Nyaris Rp2 Triliun

·

BPK: Pertamina dan AKR Belum Bayar Pajak Bahan Bakar Nyaris Rp2 Triliun

PajakOnline.com—Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) menyatakan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo belum membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada semester I tahun 2021.

"PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo belum menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkandung dalam kompensasi BBM yang diterima dari pemerintah, masing-masing sebesar Rp 1,96 triliun dan Rp 28,67 miliar," ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 dalam rapat Paripurna DPR, belum lama ini atau Selasa (7/12/2021)

Dalam laporan IHPS terdapat data jika tahun 2020 pemerintah sudah membayar dana kompensasi BBM terhadap kekurangan penerimaan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) Minyak Solar PT Pertamina dan PT AKR Corporindo pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing berjumlah Rp44,99 trilin dan Rp659,46 miliar.

Pada dana kompensasi itu ada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang Pertamina dan AKR terima masing-masing berjumlah Rp 1,96 triliun dan berjumlah Rp 28,67 miliar. Tetapi dana belum dibayarkan dampak dari belum ditetapkannya kebijakan atau mekanisme oleh pemerintah tentang PBBKB yang tercantum dalam kompensasi BBM.

Oleh karena itu, terdapat kelebihan penerimaan Pertamina dan AKR Corporindo terhadap pembayaran dana kompensasi Pemerintah pada tahun 2020 yang di dalamnya terkandung unsur PBBKB masing-masing berjumlah Rp1,96 triliun dan Rp28,67 miliar.

Lalu BPK meminta Direksi Pertamina dan Direksi AKR Corporindo untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan sehubungan dengan kebijakan dan/atau mekanisme pembayaran PBBKB itu.

Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, perseroan sedang berkoordinasi dengan kementerian ESDM dan kementerian keuangan dalam kebijakan mekanisme pembayarannya. "Pertamina siap melaksanakannya dengan segera sesuai kebijakan yang akan ditetapkan," katanya. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines