TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Capres Ganjar Pranowo: UMKM Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi 7%

Redaksi PajakOnline · 27 Des 2023, 10.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 7%, sepertinya yang ditargetkannya apabila memenangi Pilpres 2024.

Ganjar berpendapat, pada umumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski demikian, dia malah merasa BUMN kurang bisa berkontribusi besar. “Kalau kita hanya bicara BUMN, kemudian investasi besar, ya sulit. Tapi mari kita hitung yang UMKM, unitnya banyak, kekuatannya riil sudah terbukti menopang ekonomi Indonesia saat masa krisis," kata Capres Ganjar Pranowo saat bertemu perajin batik di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023).

Bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD, dia mengungkapkan mengusung program cetak 1,6 juta pengusaha mikro maju. Alasannya, UMKM dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi apabila difasilitasi dan didukung untuk lebih maju.

"Kami sudah meminta tim untuk menghitung kekuatan riil (UMKM) yang sekarang tidak tercatat ada berapa, agar kita punya perlakuan khusus, fasilitas khusus kepada mereka, sehingga ini mejadi gerakan ekonomi yang sangat besar," kata Ganjar.

Selain UMKM, mantan gubernur Jawa Tengah ini juga ingin mendorong sektor argomaritim sebagai sumber kekuatan ekonomi baru Indonesia melalui program Bangga Bertani dan Nelayan Sejahtera.

Capres Ganjar Pranowo menjelaskan, kedua program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian berbasis desa sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Ganjar mengaku tidak ingin masyarakat desa yang produktif berbondong pergi ke kota untuk mencari nafkah karena tidak ada pekerjaan.

"Kalau kita lihat basisnya desa, itu kekuatannya bisa di sektor pertanian, di sektor pangan, peternakan, perikanan, yang sangat bercirikan agromaritim. Indonesia punya potensi besar di sektor ini, maka bisa dioptimalkan untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi," katanya.