TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Aktivasi Fitur E-SKD di DJP Online

·

Cara Aktivasi Fitur E-SKD di DJP Online

PajakOnline.com—SKD atau Surat Keterangan Domisili merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak luar negeri untuk mendapatkan keringanan pajak atau dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

SKD berfungsi sebagai identitas kependudukan yang di dalamnya berisi informasi negara tempat Wajib Pajak terdaftar atau tercatat sebagai penduduk.

Wajib Pajak dapat mengajukan SKD ke otoritas pajak setempat atau terdaftar. Namun, terdapat beberapa kriteria dan syarat bagi Wajib Pajak untuk mengajukan SKD yaitu:

1. Berstatus SPDN sesuai UU PPh.
2. Sudah memiliki NPWP.
3. Sudah menyampaikan SPT Tahunan yang menjadi kewajibannya.
4. Sudah memenuhi syarat administratif SKD yang diajukan untuk satu negara mitra, satu tahun pajak, satu transaksi, dan mencakup informasi lawan transaksi di negara mitra.

Sebelumnya, untuk dapat memperoleh SKD Anda perlu melakukannya dengan cara manual dengan mendatangi KPP terdaftar. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan berdasarkan pada PER-28/PJ/2018 maka permohonan SKD kini dapat dilakukan dengan cara online melalui web resmi DJP.

Kemudian, di dalam web resmi DJP tersebut terdapat fitur e-SKD untuk melakukan permohonan SKD oleh Wajib Pajak. Namun, untuk dapat mengaksesnya, Wajib Pajak perlu mmengaktifkan fitur tersebut dengan cara:

1. Mulanya, silahkan akses DJP Online.
2. Kemudian, silahkan isi NPWP, password, dan kode keamanan.
3. Lalu, silahkan masuk ke menu profil.
4. Klik aktivasi fitur layanan.
5. Setelah itu, centang e-SKD.
6. Lalu, klik ubah fitur layanan.
7. Jika berhasil, Anda akan menerima notifikasi sukses.
8. Selanjutnya, silahkan login kembali.
9. Pada menu dashboard, pilih layanan.
10. Disebelah kanan Anda akan melihat menu e-SKD.

E-SKD pada website DJP Online tersebut juga dapat diakses oleh Wajib Pajak luar negeri. Penting untuk diketahui, tarif umum yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) saat ini mencapai 20% seperti yang diatur dalam ketentuan PPh Pasal 26. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines