TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Hitung BPHTB dan Syarat Mengajukannya

·

Cara Hitung BPHTB dan Syarat Mengajukannya

PajakOnline.com—BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditanggung oleh pihak pembeli dan penjual. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.

Segala hal terkait BPHTB sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai pihak yang memiliki hak untuk melakukan pemungutan dan terkait tarif BPHTB ialah sebesar 5% dari total harga setelah dikurangi NPOPTKP.

Terdapat 6 pihak yang tidak dikenakan BPHTB atas perolehan hak atas tanah atau bangunannya, antara lain:

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik.

2. Negara untuk pelaksanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum atau penyelenggaraan pemerintah.

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menkeu.

4. Seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.

5. Wakaf atau warisan.

6. Digunakan kepentingan ibadah.

Agar dapat melakukan jual beli tanah atau bangunan secara sah atau legal, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Salinan KTP.
2. Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun pajak.
3. Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau struk ATM sebagai bukti pembayaran PBB selama 5 tahun terakhir.
4. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5. Salinan sertifikat atau akta jual beli, girik, letter C, dan lainnya.

Kemudian, untuk menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terdapat rumus yang perlu Anda pahami yaitu 5% x NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) - NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Dan perlu dipahami bahwa NPOPTKP setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines