TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Membuat Faktur Pajak Rekanan Pemerintah dengan E-Faktur

·

Cara Membuat Faktur Pajak Rekanan Pemerintah dengan E-Faktur

PajakOnline.com—Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaksanakan penyerahan barang atau jasa kena pajak bersama rekanan pemerintah berkewajiban menyusun faktur pajak terhadap segala transaksinya.

Berikut ini cara membuat faktur pajak bersama rekanan pemerintah melalui e-faktur 3.0 desktop, ikuti tahapannya ;

1. Buka aplikasi e-faktur 3.0. Kemudian isi nama user dan password, lalu klik Login.

2. Dalam halaman utama e-faktur itu, silakan pilih menu Faktur, klik Pajak Keluaran, dan pilih Administrasi Faktur.

3. Kemudian, aplikasi e-faktur akan menampilkan kotak dialog Daftar Faktur Pajak Keluaran.

4. PKP bisa pilih Rekam Faktur yang terdapat pada kiri bawah kotak dialog itu, Selanjutnya muncul kotak dialog baru yang isinya Input Faktur. Pada kotak dialog input faktur, PKP bisa memasukkan beberapa data yang diperlukan.

5. Data yang diperlukan itu dalam bagian Dokumen Transaksi itu meliputi, detail transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen, laporan SPT, nomor seri faktur pajak (NSFP), dan referensi faktur. Pastikan PKP memilih kode faktur nomor 2 untuk transaksi dengan bendaharawan pemerintah.

6. Dalam Lawan transaksi, PKP akan diarahkan menuliskan NPWP, nama, dan alamat dari lawan transaksi pada transaksi ini yaitu bendaharawan pemerintah. Mengenai data-data itu, PKP perlu mengisi Referensi Lawan Transaksi.

Dalam keadaan NPWP belum tercantum dalam Referensi Lawan Transaksi dimasukkan ke data NPWP pada kolom Lawan Transaksi, akan timbul kotak dialog yang menjelaskan NPWP tidak terdaftar. PKP bisa pilih Buat Lawan Transaksi Baru.

7. Selanjutnya, PKP disuruh mengisi data lawan transaksi pada kotak dialog Referensi Lawan Transaksi. Ketika telah memasukkan data lawan transaksi, PKP bisa menyimpan data dengan cara pilih Simpan dalam kotak dialog itu.

8. Dalam bagian Lawan Transaksi pada kotak dialog Input faktur akan secara otomatis terisi. PKP bisa pilih Lanjutkan mengerjakan tahap detail transaksi. Lalu klik Rekap Transaksi dan masukkan rincian penyerahan barang atau jasa yang bendahara lakukan.

9. Sesudah data rincian penyerahan barang atau jasa lengkap, kemudian pilih Simpan dan klik Yes agar data rekap transaksi tersimpan. Lalu, PKP akan kembali ke kotak dialog Input faktur pada bagian Detail Transaksi.

10. Ketika pada menu Rekap Transaksi, PKP diarahkan agar klik checkbox yang terdapat pilihan yaitu uang muka atau pelunasan. PKP bisa memilih checkbox mengikuti transaksi yang terjadi. Kemudian, masukkan data dasar pengenaan pajak, PPN dan PPnBM. Jika tidak ada PKP tidak perlu klik kedua checkbox itu.

11. Kemudian pilih Simpan. Lalu faktur pajak keluaran baru akan tersimpan dan muncul dalam kotak dialog Daftar Faktur Pajak Keluaran. Ketika data yang dimasukkan telah benar, PKP bisa klik faktur pajak yang telah dibuat dan pilih Upload

12. Terakhir, pilih menu Management Upload kemudian pilih Upload e-Faktur. PKP bisa melakukan Start Uploader agar tersambung dengan sistem DJP. Masukkan captcha dan password. Apabila berhasil faktur pajak akan tertulis approval sukses. (Ridho Rizqullh Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines