TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Prosedur Pengajuan Sertifikat Elektronik (Sertel)

·

Prosedur Pengajuan Sertifikat Elektronik (Sertel)

PajakOnline.com—Sertifikat elektronik atau biasa disingkat Sertel berguna untuk melakukan aktivitas perpajakan. Kini, sertel tak hanya berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi berlaku umum untuk seluruh Wajib Pajak mulai tahun 2022 mendatang. Oleh karena itu, seluruh Wajib Pajak PKP maupun Non-PKP diharuskan untuk mendapatkan Sertel.

Penggunaan sertifikat elektronik bagi seluruh Wajib Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat ELektronik, dan Pengukuhan PKP. Tujuan DJP memberlakukan Sertel bagi seluruh Wajib Pajak ialah untuk meningkatkan keamanan layanan perpajakan elektronik.

Untuk mendapatkan sertifikat elektornik, Wajib Pajak harus memenuhi sejumlah syarat yang sudah ditentukan. Telah tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d terkait syarat mengajukan permohonan sertifikat elektronik, antara lain:

1. Menunjukkan dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa:
- KTP bagi WNI.
- Paspor dan KITAS atau KITAP bagi WNA.
- Kartu NPWP.

2. Menyerahkan Surat Penunjukan dari Wajib Pajak Orang Pribadi jika diwakilkan oleh pihak lain.
Namun, jika pengajuan sertel diwakilkan maka pengurus menunjukkan dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:

1. Dokumen identitas diri salah satu pengurus yaitu:
- Fotokopi KTP dan NPWP bagi WNI.
- Fotokopi paspor bagi WNA dan fotokopi NPWP jika telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

2. Dokumen pendirian Badan Usaha, berupa:
- Akta pendirian atau dokumen pendirian perubahannya bagi Wajib Pajak Badan selain BUT.
- Surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.

3. SPT Tahunan PPh seluruh anggota kerja sama operasi untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertel bagi Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi.

4. Pengurus harus melakukan verifikasi dan autentikasi identitas.
Dan jika pengajuan Sertel oleh instansi pemerintah maka ketentuannya yakni:

1. Permintaan Sertel diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permintaan Sertel oleh:
- Kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa anggaran atau pejabat yang melaksaakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi Pemerintah Pusat untuk Instansi Pemerintah Pusat.
- Kepala Instansi Pemerintah Daerah/pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah untuk Instansi Pemerintah Daerah.
- Kepala Desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa untuk Instansi Pmerintah Desa.

2. Pejabat yang mengajukan permohonan Sertel harus menunjukan hasil dan fotokopi serta dokumen berupa penunjukan sebagai kepala Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/Desa, kuasa anggaran atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/Desa untuk Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/Desa.

3. Dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk.

4. Fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk.

5. Pejabat melakukan verifikasi dan autentifikasi identitas.

Masa berlaku sertifikat elektronik dihitung per tanggal diberikannya Sertel oleh DJP yang dapat berlaku selama dua tahun dan harus terus diperpanjang. Apabila sertel tidak diperbarui atau diperpanjang setelah masa berlakunya habis maka keaslian dari Sertel tidak dapat berjalan dan Wajib Pajak tidak dapat mengunggah faktur pajak.

Merujuk pada Pasal 40 PER-04/PJ/2020, sertifikat elektronik digunakan untuk mempermudah layanan perpajakan secara elektronik. Layanan yang dimaksud yakni berupa permintaan NSFP, pembuatan e-Faktur, pembuatan Bupot, pengajuan surat keberatan elektronik dan masih banyak layanan lainnya. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines