TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Mengecek Jumlah Nominal Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

·

Cara Mengecek Jumlah Nominal Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

PajakOnline.com—Pajak progresif harus dibayarkan pemilik kendaraan apabila memiliki lebih dari satu mobil atau motor. Penarikan pajak progresif didasarkan pada Kartu Keluarga atau KK.

Meski pemilik kendaraan berbeda, namun tetap berada dalam satu Kartu Keluarga, maka pajak progresif tetap berlaku.

Terdapat dua hal dasar yang digunakan untuk menghitung pajak progresif pada kendaraan. Berikut dasar perhitungan pajak progresif kendaraan bermotor

  1. NJKB atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor

NJKB merupakan nilai yang sudah diterapkan dari Dispenda. Perhitungan NJKB ini tidak didasarkan pada pasaran, melainkan pada depresiasi.

Depresiasi atau penyusutan nilai kendaraan setiap tahunnya didasarkan pada perhitungan pabrikan.

  1. Dampak Negatif dari Penggunaan Kendaraan

Umumnya, dasar ini berlaku pada mobil besar yang memiliki bobot 3 ton ke atas. Mobil dengan bobot yang terlalu berat menjadi faktor atau penyebab utama jalan cepat mengalami kerusakan.

Berikut cara mudah menghitung pajak progresif pada motor.

  • Penarikan tarif sebesar 2 persen pada kepemilikan motor pertama.
  • Penarikan tarif 2,5 persen pada kepemilikan motor kedua.
  • Penarikan tarif 3 persen pada kepemilikan motor ketiga.
  • Penarikan tarif 3,5 perzen pada kepemilikan motor keempat.
  • Penarikan tarif 4 persenpada kepemilikan motor kelima.

Rumus menghitung pajak progresif motor adalah (Persentase Pajak Progresif Kendaraan x NJKB) + SWDKLLJ.

SWDKLLJ merupakan singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pada motor, tarif yang dikenakan sebesar Rp35 ribu.

Untuk bisa menghitung pajak progresifnya, Anda perlu mencari tahu NJKB kendaraan dengan menggunakan rumus PKB : 2 x 100.

Pajak Progresif Mobil

Tidak jauh berbeda dengan motor, berikut daftar persentase besaran pajak kepemilikan mobil yang perlu diketahui.

  • Persentase sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan mobil pertama.
  • Persentase sebesar 2 persen untuk kepemilikan mobil kedua.
  • Persentase sebesar 2,5 persen untuk kepemilikan mobil ketiga.
  • Persentase sebesar 3 persen untuk kepemilikan mobil keempat.
  • Persentase sebesar 3,5 persen untuk kepemilikan mobil kelima.

Sekedar mengingatkan, Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dapat Anda lihat pada STNK.

Setelah mengetahui PKB-nya, Anda dapat mencari NJKB dengan menggunakan perhitungan (PKB : 2) x 100.

Perlu diketahui bahwa setiap daerah memiliki persentase tarif yang berbeda-beda.

Di Jakarta misalnya, kendaraan pertama dikenakan 2 persen, kedua 2,5 persen, ketiga 3 persen, keempat 3,5 persen, dan seterusnya sampai jumlah mobil yang dimiliki.

Berita lainnya di Headlines