TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Menghitung PPh 21 Pakai Tarif Efektif Rata-rata

·

Cara Menghitung PPh 21 Pakai Tarif Efektif Rata-rata

PajakOnline.com—Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai penyederhanaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam bentuk Tarif Efektif Rata-rata (TER), menjadi perhatian utama. Aturan ini telah diberlakukan sejak 1 Januari 2024.

Dikutip dari Instagram Direktorat Jenderal Pajak (DJP) @ditjenpajakri, terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023 bukan berarti ada pajak baru, sehingga tidak ada tambahan beban pajak baru. Penerapan TER diharapkan memberi kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap masa pajak.

DJP menjelaskan, tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan ada 3. Pertama Tarif Pasal 17 Ayat 1 huruf a UU PPh. Kedua Tarif Efektif Bulanan, Ketiga Tarif Efektif Harian. Berikut contoh perhitungannya.

1. Tarif Efektif Bulanan

Penghitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Bulanan menggunakan rumus Penghasilan Bruto X %TER (A/B/C).
Tarif Efektif Bulanan

- TER A PTKP: TK/0, TK/1, & K/0
- TER B PTKP: TK/2, TK/3, K/1, & K/2
- TER C PTKP: K/3

PTKP: Penghasilan Tidak Kena Pajak
TK: Tidak kawin
K: Kawin
/0 /1 /2 /3 = Jumlah tanggungan

Misalnya, Jaya bekerja pada perusahaan Makmur Indonesia dan memperoleh gaji sebulan Rp10.000.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Jaya menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0), maka:

Cara penghitungan lama:
Gaji = 10.000.000
Biaya Jabatan
5% x Rp 10.000.000 = 500.000
Iuran pensiun = Rp 100.000

Dengan begitu penghasilan neto sebulan Rp9.400.000

Penghasilan neto setahun:
12 x Rp 9.400.000 = Rp 112.800.000
PTKP setahun = Rp 58.500.000

Dengan begitu penghasilan kena pajak setahun Rp54.300.000

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 54.300.000 = Rp 2.715.000

PPh Pasal 21 per bulan (Januari-Desember) = Rp 226.250
Rp 2.715.000:12 = Rp 226.250

Jaya akan dipotong PPh 21 sebesar Rp226.250 per bulan menggunakan perhitungan lama.

Perhitungan bulanan dengan TER
PPh Pasal 21 selain masa pajak terakhir:
Penghasilan bruto x %TER

Rp10.000.000 x 2,00% = Rp 200.000 (Acuan 2% berdasarkan tabel TER A Baris No.9 dalam PP No. 58 Tahun 2023)

Jaya akan dipotong PPh 21 sebesar Rp200.000 per bulan selama bulan Januari sampai November

Perhitungan PPh 21 masa pajak terakhir:

Rp 2.715.000 - (11 x Rp 200.000) = Rp 515.000. (Rumus 11 x Rp 200.000 adalah PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama Januari-November)

Jaya akan dipotong PPh 21 sebesar Rp 515.000 pada bulan Desember.

2. Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008:

Lapisan penghasilan kena pajak

- Sampai dengan Rp 60 juta tarif pajak 5%
- Di atas Rp 60-250 juta 15%
- Di atas Rp 250-500 juta 25%
- Di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar 30%
- Di atas Rp 5 miliar 35%

3. Tarif Efektif Harian

Penghasilan bruto harian <= Rp 450 ribu, TER harian 0%.
Penghasilan bruto harian > Rp 450 sampai dengan Rp 2,5 juta, TER Harian 0,5%.

Hitungan PPh untuk pegawai tidak tetap:
Tuan A bekerja pada PT Bpada bulan Juni 2024, Tuan A melakukan pekerjaan perakitan mesin selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut Tuan A menerima penghasilan sebesar Rp 4.500.000.

Jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp 4.500.000:10 = Rp 450.000

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian:
0% x Rp 450.000 = Rp 0

Contoh lainnya, Rino bekerja di PT Mantap pada bulan Januari 2024. Rino melakukan pekerjaan membuat prakarya selama 20 hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp 500 ribu per hari.

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian:
0,5% x Rp 500.000 = Rp2.500 per hari. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines