TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Pindah Tempat Wajib Pajak Terdaftar

·

Cara Pindah Tempat Wajib Pajak Terdaftar

PajakOnline.com—Setiap orang yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif maka memiliki kewajiban perpajakan dan memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.

Sebelum membuat NPWP, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. NPWP akan diberikan sebagai bukti bahwa Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan dapat melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Untuk dapat memperoleh NPWP, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan diri Anda ke KPP/KP2KP. Tidak hanya untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak juga akan sering membutuhkan konsultasi dengan kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam urusan perpajakannya, Wajib Pajak juga tak jarang melibatkan kantor pajak terdaftar.

Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan pindah tempat Wajib Pajak terdaftar. Hal ini dapat dilakukan secara online maupun manual yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-4/PJ/2020 terkait tata cara dan persyaratannya.

Pastikan bahwa tempat tinggal/tempat kedudukan Anda memang pindah ke wilayah KPP lain. Perlu diketahui bahwa tempat Wajib Pajak terdaftar hanya dapat dilakukan bagi Wajib Pajak dengan NPWP pusat. Permohonan pemindahan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak pindah ke wilayah KPP lain.

Dalam mengajukan permohonan secara online, silahkan kunjungi aplikasi e-reg lalu isi formulir pemindahan Wajib Pajak dan mengunggah salinan digital dokumen pendukung. Jika permohonan telah memenuhi syarat maka Wajib Pajak akan mendapatkan BPE dan KPP lama akan melakukan penelitian serta mengambil keputusan paling lambat 5 hari.

Namun, jika kepala KPP lama tidak menerbitkan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP lama harus menerbitkan surat pindah paling lama 1 hari dan disampaikan kepada Wajib Pajak serta ditembuskan ke KPP baru. Kemudian, Kepala KPP baru akan memberikan NPWP paling lama 1 hari kerja setelah surat pindah diterima KPP baru.

Penelitian lapangan yang dilakukan dalam hal Wajib Pajak berstatus PKP dan memiliki akun PKP aktif maka NPWP akan diberikan paling lama 10 hari kerja setelah surat pindah diterima KPP baru. Kepala KPP dapat mengirimkan NPWP secara elektronik melalui:

1. Email yang terdaftar di DJP.
2. Pos dengan bukti pengiriman surat.
3. Perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines