Dari Uang Pajak, Pemerintah Kembangkan Ekosistem Sport Tourism

PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, pajak berperan penting dalam pembangunan nasional, termasuk pengembangan ekosistem  pariwisata olahraga (sport tourism) seperti menghadirkan lintasan balap Sirkuit Mandalika.

Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dibuka sejak 2021 sering menjadi lokasi event balapan internasional. Sirkuit ini digunakan untuk gelaran MotoGP 2025.

"Di balik suksesnya gelaran MotoGP, ada peran uang kita lho. Sirkuit Mandalika dibangun antara lain dari APBN yang berasal dari pajak," tulis DJP di media sosial, dikutip Selasa (7/10/2025).

Dengan pembangunan sirkuit dan infrastruktur lain di sekitarnya, DJP menyebut gelaran internasional yang dilaksanakan dapat berjalan lancar. Dengan begitu, kegiatan tersebut mampu meningkatkan perekonomian regional.

Ketika ekonomi bergerak, konsumsi masyarakat akan meningkat dan menambah penerimaan pajak negara. "Event internasional ini menggerakkan ekonomi NTB yang pada gilirannya berkontribusi pada penerimaan pajak," terang DJP.

Tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, DJP menilai pengelolaan aset negara yang optimal juga berperan mendorong sport tourism. Contohnya, memberdayakan barang milik negara (BMN) di sekitar Sirkuit Mandalika.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga melaksanakan lelang amal merchandise MotoGP Mandalika 2025. DJP menjelaskan hasil lelang ini seluruhnya akan digunakan untuk program pencegahan dan penanganan stunting.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan supaya penyelenggaraan MotoGP berjalan lancar, mengingat ajang internasional itu bakal berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. "Fasilitas kepabeanan dan kemudahan prosedur barang masuk turut menggerakkan
percepatan roda perekonomian," kata DJP.

Fasilitas ini diperuntukan bagi kru beserta logistik yang dibawa ke Indonesia. Dukungan tersebut berupa fasilitas impor sementara atas barang-barang yang dibutuhkan selama ajang olahraga tersebut sehingga dibebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Dewan Pendiri Tax Payer Community Gema Sasmita mengatakan, industri olahraga juga harus dipandang sebagai salah satu sektor ekonomi penting.

“Penerimaan pajak negara tidak hanya difokuskan pada belanja rutin, tetapi juga diarahkan untuk mendukung ekosistem olahraga demi mendorong tumbuhnya industri olahraga nasional,” kata Gema Sasmita yang juga Pengurus Pusat KADIN Indonesia Bidang Perencanaan Nasional yang mengurusi Pemuda dan Olahraga.

Menurut Gema Sasmita, uang pajak dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekosistem industri olahraga nasional di Indonesia, namun pemanfaatannya sangat tergantung pada kebijakan fiskal pemerintah dan prioritas anggaran.

"Pemerintah bisa memberi insentif pajak seperti pengurangan penghasilan bruto kepada pihak swasta yang mensponsori event olahraga, mendanai pembangunan fasilitas olahraga, dan pihak perusahaan swasta yang memberikan CSR (Corporate Social Responsibility) di bidang olahraga," kata Gema Sasmita, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Contoh di negara lain seperti Inggris dan Jepang, insentif pajak telah digunakan untuk menarik sponsor besar ke liga lokal atau pengembangan atlet muda. "Indonesia belum sepenuhnya optimal dalam kebijakan ini, tapi potensinya besar," kata Gema.

Gema Sasmita mengatakan, pemerintah daerah bisa mengalokasikan pajak daerah misalnya dari pajak hiburan atau retribusi stadion untuk mendanai klub-klub olahraga setempat, menyelenggarakan liga daerah, memelihara fasilitas olahraga umum.

Gema Sasmita menyebutkan, uang pajak juga dipakai untuk sport tourism. Seperti event olahraga besar seperti MotoGP di Mandalika didukung dari pajak dan mendatangkan manfaat ekonomi melalui pariwisata olahraga."UMKM lokal turut mendapat efek dari event besar yang mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Gema Sasmita yang juga Ketua Umum Gerakan Relawan Nasional (GERNAS) yang menaungi lebih dari 40 organ relawan Prabowo-Gibran.