TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

GERNAS: Perkebunan Sawit Rakyat Perkuat Ekonomi dan Kedaulatan Energi

· ·

GERNAS: Perkebunan Sawit Rakyat Perkuat Ekonomi dan Kedaulatan Energi

PajakOnline | Masa depan perkebunan sawit adalah untuk kesejahteraan rakyat. Seperti visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan  lahan sawit rakyat dan peran serta koperasi. Dukungan pemerintah pusat dan daerah akan membuka jalan bagi legalisasi lahan, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan kedaulatan energi berbasis biofuel.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Co-op (Koperasi) Gerakan Relawan Nasional (GERNAS) Gema Sasmita dan jajaran saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Senin (8/9/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Gema Sasmita datang bersama Ketua KUD Sawit Tapan yang juga bagian dari Co-op (Koperasi) GERNAS , Muhammad Syafri, dan diterima langsung Wakil Bupati Pesisir Selatan, Dr. H. Risnaldi Ibrahim, di kantor Bupati Pesisir Selatan.

Rakyat Tapan, ratusan keluarga petani sejak awal 2000-an telah menggarap lebih dari 2.800 hektare sawit. Hingga kini, lahan tersebut masih berstatus Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar dapat memperoleh legalisasi dan dukungan pemerintah.

Dalam pertemuan, Gema Sasmita menyampaikan, perjuangan sawit rakyat di Tapan tidak boleh dipandang sebagai persoalan lokal semata.

"Sawit rakyat Tapan bukan hanya sumber penghidupan warga, tetapi simbol keadilan agraria yang harus menjadi perhatian nasional.Jika negara mampu memberi kepastian hukum di sini, maka kita memberi contoh nyata bagaimana reforma agraria bekerja untuk rakyat,” tegas Gema.

Sementara itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat Tapan. “Pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi ini. Sawit rakyat Tapan adalah denyut ekonomi masyarakat, dan kami akan mendorong agar perjuangan ini mendapat perhatian penuh dari Bupati. Akan kami sampaikan kepada Bupati," katanya.

Pertemuan tersebut memperkuat posisi KUD Tapan sebagai model sawit rakyat yang terorganisir. Jika mendapat dukungan penuh, inisiatif ini diyakini dapat menjadi percontohan nasional dalam penyelesaian konflik agraria dan penguatan ekonomi berbasis perkebunan rakyat.

Berita lainnya di Headlines