TRENDING
Coretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 Hari
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026

·

DJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026

Jakarta, PajakOnline– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mendorong dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk pembayaran November dan Desember 2026. 

Kebijakan ini ditujukan kepada wajib pajak, terutama badan usaha, yang mengalami peningkatan aktivitas dan pertumbuhan usaha sepanjang tahun berjalan.

Hal itu menjadi bagian dari strategi pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026.

Namun, DJP menegaskan bahwa dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 bukan merupakan praktik ijon pajak atau permintaan pembayaran pajak sebelum kewajiban sebenarnya timbul.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, angsuran PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Menurut Inge, peningkatan aktivitas dan pertumbuhan usaha dapat menyebabkan kenaikan penghasilan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah PPh terutang dalam tahun pajak bersangkutan.

"Seiring dengan meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan usaha, terdapat potensi peningkatan penghasilan yang pada akhirnya dapat menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak bersangkutan," kata Inge dikutip Kamis (19/11/2026).

Oleh karena itu, DJP mendorong penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 pada November dan Desember agar pembayaran pajak lebih proporsional dengan perkembangan kondisi usaha wajib pajak.

Dinamisasi Bukan Ijon Pajak

DJP menegaskan kebijakan dinamisasi mempunyai dasar hukum, mekanisme, dan tujuan yang berbeda dengan praktik ijon pajak.

Inge mengungkapkan penyesuaian angsuran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

"Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan dinamisasi PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dinamisasi memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme yang jelas sehingga tidak dapat disamakan dengan praktik ijon pajak," kata Inge.

Secara prinsip, angsuran PPh Pasal 25 merupakan pembayaran di muka atas kewajiban PPh tahunan. Pembayaran tersebut nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak ketika wajib pajak menghitung PPh terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dengan mekanisme ini, penyesuaian angsuran dimaksudkan untuk mengurangi potensi penumpukan pembayaran pajak pada saat pelunasan kewajiban tahunan.

Sektor Usaha yang Menjadi Perhatian DJP

Sebelumnya, DJP telah mengidentifikasi sejumlah sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan dan berpotensi menjadi sasaran evaluasi dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

Berdasarkan data penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026, beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif antara lain:

1. Perdagangan: penerimaan Rp452,5 triliun, tumbuh 36,9 persen.

2. Industri pengolahan: Rp443,2 triliun, tumbuh 24,5 persen.

3. Pertambangan: Rp197,5 triliun, tumbuh 39,7 persen.

4. Pengangkutan dan pergudangan: Rp76,5 triliun, tumbuh 14,6 persen.

5. Konstruksi dan real estat: Rp69,3 triliun, tumbuh 19,2 persen.

6. Jasa perusahaan: Rp56,1 triliun, tumbuh 16,5 persen.

Sektor perdagangan dan pertambangan mencatatkan pertumbuhan penerimaan paling tinggi di antara sektor yang disebutkan tersebut.

Meski demikian, pertumbuhan penerimaan pajak sektoral tidak otomatis berarti seluruh perusahaan dalam sektor tersebut harus mengalami kenaikan angsuran. Penyesuaian tetap perlu mempertimbangkan kondisi dan perkiraan penghasilan masing-masing wajib pajak.

Ada Dasar Hukum untuk Penyesuaian Angsuran

Ketentuan mengenai dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 antara lain diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DJP untuk meningkatkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 apabila PPh yang akan terutang diperkirakan melebihi 125 persen dari PPh yang menjadi dasar penghitungan angsuran.

Artinya, penyesuaian tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan setoran pajak, tetapi harus memperhatikan perkiraan kewajiban PPh berdasarkan perkembangan usaha wajib pajak.

Sebaliknya, apabila kondisi usaha mengalami penurunan dan memenuhi persyaratan yang berlaku, wajib pajak juga dapat menempuh mekanisme pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Dinamisasi pada prinsipnya harus memerhatikan kondisi usaha secara objektif, baik ketika terjadi peningkatan maupun penurunan kemampuan menghasilkan penghasilan kena pajak.

PajakOnline.com – Media Komunitas Pembayar Pajak.

Berita lainnya di Headlines