TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

DJP Implementasikan Tiga Skema Baru Pembuatan Kode Billing dalam Coretax DJP

Redaksi PajakOnline · 24 Jan 2026, 02.50 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan pembaruan skema pembuatan kode billing pada aplikasi Coretax DJP, sebagai bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan nasional yang tengah diimplementasikan secara bertahap.

Dalam sistem Core Tax Administration System (Coretax), pembuatan kode billing kini dibagi dalam tiga skema utama yang disesuaikan dengan karakteristik jenis kewajiban dan aktivitas wajib pajak.

Ketiga skema ini memungkinkan proses pembayaran pajak diintegrasikan lebih erat dengan proses pelaporan dan tagihan, sekaligus meminimalkan kesalahan manual dalam pencatatan data.

1. Skema Pembuatan Kode Billing Terkait Pelaporan SPT

Dalam skema ini, kode billing dibuat secara otomatis dalam rangka aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Setelah wajib pajak menyelesaikan konsep SPT Kurang Bayar, sistem Coretax menawarkan pilihan penggunaan deposit pajak atau pembuatan kode billing untuk keperluan pembayaran kewajiban pajak sesuai jenis dan masa pajak yang dilaporkan.

2. Skema Pembuatan Kode Billing Berdasarkan Tagihan atau Ketetapan Pajak

Skema kedua berlaku ketika terdapat tagihan atau ketetapan pajak yang diterbitkan DJP kepada wajib pajak. Sistem akan menggenerasi kode billing secara otomatis berdasarkan nomor surat, jenis pajak, serta masa pajak yang tertera dalam tagihan atau ketetapan tersebut, sehingga wajib pajak dapat segera melakukan pembayaran tanpa langkah manual yang panjang.

3. Skema Pembuatan Kode Billing Mandiri

Skema ketiga memungkinkan wajib pajak membuat kode billing secara mandiri melalui menu Layanan Mandiri Kode Billing pada Coretax. Skema ini umumnya digunakan untuk jenis pembayaran yang tidak terkait langsung dengan pelaporan SPT atau tagihan, seperti penyetoran sendiri atas jenis pajak tertentu.

Pada skema mandiri, wajib pajak memasukkan parameter data seperti jenis pajak, masa dan tahun pajak, serta jumlah setoran yang akan dibayarkan.

Menurut DJP, ketiga skema ini dirancang untuk memperkuat integrasi layanan perpajakan dan membantu wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan cepat.

Kode billing yang berhasil dibuat melalui ketiga skema tersebut berlaku selama 7 hari kalender, setelah itu wajib pajak harus membuat kode baru bila belum sempat digunakan untuk pembayaran.

Modernisasi ini sejalan dengan upaya DJP mendorong pelaporan dan pembayaran pajak sepenuhnya melalui sistem digital Coretax menjelang penerapan penuh pada tahun 2026.