TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Implementasikan Tiga Skema Baru Pembuatan Kode Billing dalam Coretax DJP

· ·

DJP Implementasikan Tiga Skema Baru Pembuatan Kode Billing dalam Coretax DJP

PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan pembaruan skema pembuatan kode billing pada aplikasi Coretax DJP, sebagai bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan nasional yang tengah diimplementasikan secara bertahap.

Dalam sistem Core Tax Administration System (Coretax), pembuatan kode billing kini dibagi dalam tiga skema utama yang disesuaikan dengan karakteristik jenis kewajiban dan aktivitas wajib pajak.

Ketiga skema ini memungkinkan proses pembayaran pajak diintegrasikan lebih erat dengan proses pelaporan dan tagihan, sekaligus meminimalkan kesalahan manual dalam pencatatan data.

1. Skema Pembuatan Kode Billing Terkait Pelaporan SPT

Dalam skema ini, kode billing dibuat secara otomatis dalam rangka aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Setelah wajib pajak menyelesaikan konsep SPT Kurang Bayar, sistem Coretax menawarkan pilihan penggunaan deposit pajak atau pembuatan kode billing untuk keperluan pembayaran kewajiban pajak sesuai jenis dan masa pajak yang dilaporkan.

2. Skema Pembuatan Kode Billing Berdasarkan Tagihan atau Ketetapan Pajak

Skema kedua berlaku ketika terdapat tagihan atau ketetapan pajak yang diterbitkan DJP kepada wajib pajak. Sistem akan menggenerasi kode billing secara otomatis berdasarkan nomor surat, jenis pajak, serta masa pajak yang tertera dalam tagihan atau ketetapan tersebut, sehingga wajib pajak dapat segera melakukan pembayaran tanpa langkah manual yang panjang.

3. Skema Pembuatan Kode Billing Mandiri

Skema ketiga memungkinkan wajib pajak membuat kode billing secara mandiri melalui menu Layanan Mandiri Kode Billing pada Coretax. Skema ini umumnya digunakan untuk jenis pembayaran yang tidak terkait langsung dengan pelaporan SPT atau tagihan, seperti penyetoran sendiri atas jenis pajak tertentu.

Pada skema mandiri, wajib pajak memasukkan parameter data seperti jenis pajak, masa dan tahun pajak, serta jumlah setoran yang akan dibayarkan.

Menurut DJP, ketiga skema ini dirancang untuk memperkuat integrasi layanan perpajakan dan membantu wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan cepat.

Kode billing yang berhasil dibuat melalui ketiga skema tersebut berlaku selama 7 hari kalender, setelah itu wajib pajak harus membuat kode baru bila belum sempat digunakan untuk pembayaran.

Modernisasi ini sejalan dengan upaya DJP mendorong pelaporan dan pembayaran pajak sepenuhnya melalui sistem digital Coretax menjelang penerapan penuh pada tahun 2026.

Berita lainnya di Headlines