TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Sempurnakan Aturan Pembayaran Pajak Lewat PER-8/PJ/2026, Kode Billing Kini Berlaku 14 Hari

· ·

DJP Sempurnakan Aturan Pembayaran Pajak Lewat PER-8/PJ/2026, Kode Billing Kini Berlaku 14 Hari

Jakarta, PajakOnline - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat modernisasi administrasi perpajakan dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026. Regulasi ini menghadirkan sejumlah penyempurnaan terhadap mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem Coretax guna meningkatkan kemudahan layanan sekaligus memberikan kepastian administrasi bagi wajib pajak.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah perpanjangan masa berlaku kode billing menjadi 14 hari atau 336 jam. Sebelumnya, masa berlaku kode billing dinilai relatif singkat sehingga dalam sejumlah kondisi wajib pajak harus membuat ulang kode pembayaran ketika masa berlakunya berakhir sebelum transaksi diselesaikan.

Selain memperpanjang masa berlaku kode billing, DJP juga memberikan fitur pembatalan kode billing yang belum digunakan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan fleksibilitas wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

PER-8/PJ/2026 juga menyempurnakan ketentuan mengenai pemindahbukuan (PBK), termasuk penyesuaian Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) agar selaras dengan implementasi sistem administrasi perpajakan yang baru.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan berkelanjutan terhadap implementasi Coretax yang menjadi fondasi transformasi digital administrasi perpajakan nasional. Pemerintah menargetkan sistem baru tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat pengawasan berbasis data.

Bagi wajib pajak, perubahan ini tidak mengubah besaran tarif maupun jenis pajak yang harus dibayar. Penyempurnaan lebih difokuskan pada aspek administratif agar proses pembayaran menjadi lebih sederhana, efisien, dan minim kesalahan.

Pengamat dan Praktisi Kebijakan Perpajakan dari PajakOnline Muhammad Irvan, S.Ak., M.A menilai penyempurnaan tersebut memberikan kepastian yang lebih baik bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan dengan volume transaksi tinggi yang setiap hari menerbitkan banyak kode billing. "Masa berlaku yang lebih panjang dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional," kata Irvan konsultan PajakOnline lulusan pascasarjana S-2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) ini.

Di sisi lain, DJP terus mengimbau seluruh wajib pajak untuk memastikan penggunaan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang sesuai dengan ketentuan terbaru agar proses pembayaran dapat diproses secara tepat pada sistem Coretax.

Penyempurnaan administrasi melalui PER-8/PJ/2026 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara tahun 2026.

Selain memperbaiki layanan digital, DJP juga memperluas pemanfaatan data, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai bagian dari upaya menjaga kinerja penerimaan pajak nasional.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/pemerintah-perkuat-pemajakan-digital-marketplace-mulai-jalankan-peran-sebagai-pemungut-pph/

Berita lainnya di Headlines