TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Optimalkan Pemanfaatan Data untuk Perluasan Basis Pajak

· ·

DJP Optimalkan Pemanfaatan Data untuk Perluasan Basis Pajak

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat program ekstensifikasi perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber data untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang mengedepankan pengawasan berbasis data dan analisis risiko.

Dalam pelaksanaannya, DJP memanfaatkan data yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk data kepemilikan aset, kendaraan bermotor, transaksi ekonomi, serta informasi lain yang diperoleh melalui pertukaran data dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, tetapi belum terdaftar.

Selain itu, DJP juga memanfaatkan informasi keuangan yang dapat diakses berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pemanfaatan data tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan, keamanan informasi, dan perlindungan data wajib pajak.

Melalui penguatan integrasi data dan implementasi Coretax Administration System, DJP dapat melakukan pencocokan dan analisis informasi secara lebih cepat dan akurat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas ekstensifikasi, memperluas basis pajak secara berkelanjutan, serta mendorong kepatuhan sukarela tanpa mengedepankan tindakan pemeriksaan.

DJP menegaskan bahwa program ekstensifikasi tidak ditujukan untuk membebani masyarakat, melainkan untuk memastikan setiap orang atau badan yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan basis data yang semakin berkualitas, pemerintah berharap penerimaan negara dapat terus meningkat guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/djp-perkuat-pengawasan-berbasis-data-lewat-se-8-pj-2026/

Berita lainnya di Headlines