TRENDING
Sebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanSatgas PKH Setor Rp13,24 Triliun ke Negara, Termasuk Penerimaan PajakTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarDJP Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global, Sasar Wajib Pajak MultinasionalTarget Pajak 2027 Naik, DJP Pastikan Restitusi Tetap Cair Tepat WaktuPMK 71/2026 Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2 TahunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanSatgas PKH Setor Rp13,24 Triliun ke Negara, Termasuk Penerimaan PajakTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarDJP Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global, Sasar Wajib Pajak MultinasionalTarget Pajak 2027 Naik, DJP Pastikan Restitusi Tetap Cair Tepat WaktuPMK 71/2026 Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2 TahunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang Perpajakan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

DJP Ingin Indonesia Menjadi Anggota Tetap FATF

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginginkan Indonesia segera menjadi anggota tetap Financial Action Task Force atau FATF.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan, dengan menjadi anggota FATF, maka Indonesia akan lebih diakui secara kredibilitas. "Harapan kami, kami ingin menjadi anggota FATF secara definitif itu harapan besarnya. Karena melihat kemanfaatan yang akan kita dapatkan secara kenegaraan tentu kita akan lebih diakui secara kredibilitas," kata Suryo dalam Inspirato Sharing Session: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh, Selasa (26/7/2022).

Dirjen Pajak menjelaskan dengan menjadi anggota tetap FATF sistem keuangan yang dimiliki Indonesia memiliki integritas yang bagus sehingga betul-betul menjaga ekonomi agar lebih transparan. Bukan itu saja, kredibilitas Indonesia di mata internasional menjadi lebih kuat dan diperhitungkan. Dengan begitu, kata dia, ekonomi Indonesia akan bangkit, kuat, dan tentunya membantu Indonesia menjadi lebih maju.

"Banyak manfaatnya, yang jelas lebih transparan dan itu akan menjadi bagian dari elemen menuju Indonesia yang lebih maju," ungkapnya.

FATF merupakan sebuah lembaga standar internasional dalam bentuk peraturan setingkat undang-undang terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan ekonomi lainnya. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panutan Sulendrakusuma sebelumnya menyampaikan, keanggotan FATF sendiri merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF.