TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Intensifkan Penagihan Aktif, Aset Penunggak Pajak Mulai Disita

· ·

DJP Intensifkan Penagihan Aktif, Aset Penunggak Pajak Mulai Disita

Jakarta, PajakOnline - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat upaya penagihan aktif terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara dan penegakan kepatuhan perpajakan.

Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), DJP melaksanakan berbagai tindakan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan aset, hingga pelelangan barang sitaan apabila utang pajak tidak segera dilunasi.

Salah satu tindakan penagihan terbaru dilakukan terhadap seorang penunggak pajak dengan nilai tunggakan sekitar Rp2,87 miliar. Dalam proses tersebut, juru sita pajak melakukan penyitaan atas dua bidang tanah sawah milik wajib pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Tindakan penyitaan dilaksanakan setelah tahapan penagihan sesuai prosedur telah ditempuh dan wajib pajak belum memenuhi kewajibannya.

DJP menegaskan bahwa penyitaan bukan merupakan tujuan akhir penagihan, melainkan instrumen hukum untuk mendorong pelunasan utang pajak. Wajib pajak tetap diberikan kesempatan menyelesaikan kewajibannya sebelum aset yang disita diproses lebih lanjut melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas pajak juga mengimbau seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu guna menghindari sanksi administrasi maupun tindakan penagihan aktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan sekaligus mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan.

Berita lainnya di Headlines