TRENDING
Coretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 Hari
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat

·

DJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berpacu mengamankan penerimaan pajak menjelang berakhirnya tahun 2026. Dengan kebutuhan mengejar sisa target penerimaan yang masih besar, pemerintah dituntut memperkuat penagihan, pengawasan kepatuhan, optimalisasi data perpajakan, serta efektivitas administrasi melalui Coretax.

Percepatan penerimaan pajak menjadi agenda strategis pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan, belanja negara, perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program prioritas nasional.

Upaya mengejar target penerimaan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan aktivitas pemeriksaan dan penagihan, tetapi juga dengan memperluas basis pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data penerimaan perpajakan yang dilaporkan hingga Oktober 2026, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN 2026. Sisa waktu hingga akhir Desember menjadi periode krusial bagi otoritas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

DJP berupaya mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemanfaatan data dan informasi perpajakan, termasuk data transaksi ekonomi, aktivitas usaha, serta informasi dari berbagai instansi dan lembaga.

Penguatan pengawasan berbasis data diharapkan mampu mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban secara benar, mendeteksi potensi ketidakpatuhan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa harus membebani wajib pajak yang telah patuh.

Selain pengawasan, penagihan pajak menjadi salah satu instrumen penting untuk mengamankan penerimaan negara. DJP dapat melakukan langkah penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak dan belum menyelesaikan kewajibannya.

Pemerintah juga perlu memastikan proses penagihan dilakukan secara profesional, transparan, proporsional, dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.

Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara.

Integrasi data, digitalisasi pelayanan, administrasi pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, serta pengawasan diharapkan dapat meningkatkan akurasi informasi perpajakan dan mempersempit ruang ketidakpatuhan.

Perbaikan sistem administrasi juga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sekaligus memperkuat kemampuan DJP dalam mengidentifikasi potensi penerimaan.

Keberhasilan Coretax tidak semata-mata diukur dari peningkatan penerimaan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kepastian administrasi, kemudahan pembayaran, serta berkurangnya biaya kepatuhan wajib pajak.

Di tengah upaya mengejar target penerimaan, pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlangsungan dunia usaha.

Pengawasan dan penagihan yang efektif harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, serta kebijakan yang mendukung likuiditas dan pertumbuhan ekonomi.

Menjelang tutup tahun anggaran 2026, DJP perlu mengoptimalkan seluruh instrumen penerimaan negara dengan tetap mengedepankan pendekatan yang adil, terukur, dan berbasis risiko.

Peningkatan kepatuhan sukarela menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan penerimaan pajak. Wajib pajak membutuhkan sistem perpajakan yang mudah, transparan, memberikan kepastian hukum, serta mampu melindungi hak dan kewajibannya secara seimbang.

Keberhasilan DJP mengejar target penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka penerimaan pada akhir tahun, tetapi juga oleh kualitas tata kelola perpajakan, kepercayaan masyarakat, dan kemampuan kebijakan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berita lainnya di Headlines