TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Kejar Terus Penunggak Pajak, Kumpulkan Hampir Rp12 Triliun

· ·

DJP Kejar Terus Penunggak Pajak, Kumpulkan Hampir Rp12 Triliun

PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengejar para penunggak pajak. Hingga 24 November 2025 penerimaan pembayaran tunggakan pajak telah mencapai Rp 11,99 triliun, dari 106 wajib pajak besar yang sebelumnya masuk dalam daftar 201 pengemplang pajak prioritas.

Setoran pajak ini merupakan bagian dari program intensifikasi penagihan yang gencar dilakukan DJP menjelang akhir tahun fiskal ini. Target DJP untuk periode ini adalah mencapai Rp20 triliun dari total tunggakan para wajib pajak besar.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto, strategi penagihan dilakukan melalui kombinasi tindakan aktif berupa pengiriman surat teguran, penerbitan surat paksa, pemblokiran rekening, hingga upaya penyitaan aset bagi wajib pajak yang tidak kooperatif, terutama bagi mereka dengan tunggakan lama yang besar.

Lebih lanjut, DJP memanfaatkan data lintas lembaga dan data pembanding — misalnya data penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ekstraktif — untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara volume produksi dan kewajiban pajak yang belum dipenuhi.

Mekanisme ini membantu memperkuat bukti dalam proses penagihan. Kendati hampir mencapai Rp12 triliun, pemerintah menyadari realisasi itu masih di bawah target yang diharapkan.

Oleh karena itu, DJP menyatakan akan melanjutkan intensifikasi penagihan — termasuk kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait — guna mengejar sisa tunggakan sebelum tutup tahun.

Berita lainnya di Headlines