TRENDING
DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis Pajak
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

DJP Targetkan 19,44 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2023 ini mencapai 19,44 juta wajib pajak. Artinya, terdapat kenaikan karena pada 2020 hingga 2022, jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan tercatat sebanyak 19 juta wajib pajak. "Jumlah wajib SPT-nya sekarang 19,4 juta," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, Rabu (29/3/2023).

Dwi menjelaskan, stagnannya jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan pada 2020 hingga 2022 disebabkan oleh perlambatan ekonomi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kalaupun jumlah wajib pajak yang terdaftar bertambah, wajib pajak tersebut belum tentu memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan. "Yang daftar itu tidak langsung wajib SPT, terutama misalnya yang daftar itu para pencari kerja. Kan banyak itu, dia melamar pekerjaan harus memiliki NPWP," kata Dwi.

Bila seseorang sudah memenuhi persyaratan subjektif sebagai wajib pajak tetapi belum memenuhi persyaratan objektif, orang tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan pada tahun ini terdiri dari 17,51 juta wajib pajak orang pribadi dan 1,92 juta wajib pajak badan.

Hingga 27 Maret 2023, DJP melaporkan sebanyak 9,18 juta SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sudah diterima DJP. Rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi per 27 Maret 2023 mencapai 52,4%.

Jumlah SPT Tahunan wajib pajak badan yang diterima oleh DJP hingga 27 Maret 2023 hanya sebanyak 286.000. Dengan demikian, rasio kepatuhan formal masih sebesar 14,8%. Wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat pada 31 Maret, sedangkan wajib pajak badan masih memiliki waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 30 April.