TRENDING
Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ekspor Impor Barang, Ini Yang Dikenakan Pajak

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor.

Ketentuan tersebut berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 22 ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Sebelum melakukan kegiatan ekspor dan impor, ketahui apa saja yang dikenai pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, tentang Pemungutan Pajak penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Berikut ini adalah Objek PPh Pasal 22

1. Impor barang dan Ekspor
Kegiatan impor dan ekspor barang yang dijalankan eksportir dikenai PPh Pasal 22 yaitu barang komoditas:
-Tambang batubara
-Mineral logam
-Mineral bukan logam

2. Pembayaran atas Pembelian Barang
Pembayaran atas pembelian barang dikenakan PPh Pasal 22 dipungut oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) pada:
-Pemerintah Pusat
-Pemerintah Daerah
-Instansi atau Lembaga Pemerintah
-Lembaga-lembaga negara lain

3. Pembayaran atas Pembelian Barang kepada Pihak Ketiga
Pembayaran atas Pembelian Barang pada Pihak Ketiga yang dikenakan PPh Pasal 22
-Pembayaran langsung ke KPA
-Pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi dari KPA

4. Pembayaran atas Pembelian Barang untuk BUMN
-Pembayaran atas pembelian barang untuk Bahan Usaha Milik Negara (BUMN) dikenakan PPh Pasal 22 untuk keperluan usaha.

5. Penjualan Hasil Produksi pada Distributor
Penjualan hasil produksi pada distributor dikenai PPh Pasal 22 adalah distributor dalam negeri oleh badan usaha bidang:
-Industri semen
-Industri kertas
-Industri baja
-Industri hulu
-Industri otomotif
-Industri farmasi

6. Penjualan Kendaraan Bermotor
Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri dikenakan PPh Pasal 22 oleh penjual:
-Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)
-Agen Pemegang Merek (APM)
-Importir kendaraan bermotor

7. Penjualan Migas
Penjualan migas oleh produsen dan importir dikenakan PPh Pasal 22 diantaranya penjualan:
-Bahan bakar minyak
-Bahan bakar gas
-Pelumas

8. Pembelian Bahan-Bahan dari Pedagang Pengumpul
Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk industri atau ekspornya dikenakan PPh Pasal 22 dalam sektor:
-Kehutanan
-Perkebunan
-Pertanian
-Peternakan
-Perikanan

9. Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikenakan PPh Pasal 22 ini dilaksanakan oleh wajib pajak badan.

Barang Tergolong Mewah yang Kena PPh Pasal 22
Sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dalam PMK 92/2019 itu disebutkan bahwa barang tergolong sangat mewah yang jadi objek dikenakan PPh Pasal 22 di antaranya:

-Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi
-Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya
-Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi
-Apartemen, kondominium dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi
-Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenis, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc
-Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)