TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Fitch: Rating Utang Indonesia Stabil

·

Fitch: Rating Utang Indonesia Stabil

PajakOnline.com—Lembaga pemeringkat utang Fitch mempertahankan peringkat utang (rating) Indonesia pada posisi BBB, dengan outlook stable.

Dalam laporannya, Fitch menyatakan bahwa stabilnya rating Indonesia didorong oleh prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah dibandingkan negara peers dengan kategori BBB.

Di sisi lain, Fitch beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal, meningkatkan pendapatan negara, mempercepat reformasi struktural, dan meningkatkan PDB per kapita.

Fitch dalam press release-nya mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena telah menanggapi krisis dengan cepat dengan berbagai langkah bantuan untuk mendukung rumah tangga dan perusahaan, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Fitch juga beranggapan Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan sementara yang luar biasa, yang mencakup penangguhan tiga tahun dari plafon defisit 3% dari PDB dan pembiayaan bank sentral langsung pada defisit. Kebijakan ini didukung kebijakan fiskal yang berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir sehingga menyebabkan Indonesia mempunyai ruang bagi langkah-langkah penyelesaian pandemi.

Dalam mendukung pemenuhan pembiayaan APBN, Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana melalui lelang non competitive dan melalui private placement instrument khusus yang diperuntukkan untuk pembiayaan public goods.

Rancangan skema “burden sharing” dimana BI akan menanggung sebagian beban biaya dari tambahan penerbitan utang juga dianggap Fitch dapat menjawab kebutuhan belanja yang lebih tinggi. Burden sharing ini akan membantu mengurangi biaya bunga langsung Pemerintah, dan menurut Fitch tidak akan memberikan tekanan inflasi. Fitch percaya bahwa sikap disiplin Indonesia atas kebijakan moneter dalam beberapa tahun terakhir memberikan keyakinan bahwa skema tersebut hanya akan bersifat temporer dan skema tersebut juga lebih disebabkan karena keadaan pandemi yang tidak biasa.

Pemerintah terus melanjutkan upaya reformasi strukturalnya, meskipun dalam beberapa bulan terakhir fokus kebijakan berada pada krisis yang sedang dihadapi. Berkaitan dengan "Omnibus Laws on Job Creation" Fitch memahami rancangan undang-undang berisi sejumlah amandemen peraturan yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dan bertujuan untuk menyederhanakan kerangka peraturan, memudahkan pembebasan lahan, mengurangi jumlah item di daftar investasi negatif, dan memastikan fleksibilitas pasar tenaga kerja yang lebih besar.

Dalam pandangan Fitch, reformasi tersebut berpotensi mengangkat pertumbuhan ekonomi dan Foreign Direct Investment dalam jangka menengah, bergantung pada detail dan implementasinya.

Langkah Fitch mempertahankan peringkat utang Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stable tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 selama ini sudah berada pada jalur yang tepat. Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam stimulus fiskal itu memiliki tiga tujuan.

Pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka menanggulangi wabah. Kedua, memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak. Ketiga, meningkatkan ketahanan dunia usaha dalam menghadapi wabah Covid-19.

Kebijakan ini diharapkan dapat menolong perekonomian Indonesia untuk mengantisipasi resesi, dan mengoptimalkan serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Persoalan pandemi dan perekonomian yang tengah dihadapi bangsa Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Tantangan ke depan tidaklah mudah. Persoalan kesehatan serta ekonomi membutuhkan kebijakan yang cepat, tepat, serta extraordinary. Pemerintah yakin Indonesia memiliki kemampuan dan modal dasar yang sangat kuat.

Namun, hal ini tentunya perlu didukung dengan kerjasama yang erat dan secara bersama-sama bahu-membahu antara masyarakat dan Pemerintah untuk dapat bangkit dari dampak pandemi Covid-19 ini.

Berita lainnya di Headlines