TRENDING
Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi PerhatianHarga Pangan Melonjak Awal November Ini, Bawang Merah Rp70.000 dan Cabai Rawit Tembus Rp124.400 per KgEkspor Indonesia Tembus USD221,23 Miliar hingga September 2026, Industri Pengolahan Jadi Motor PertumbuhanDJP Tunjuk 3 Pemungut Baru, Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital DiperkuatPenerimaan Pajak Riau Capai Rp13,23 Triliun, Tumbuh 28,97 Persen hingga September 2026Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi PerhatianHarga Pangan Melonjak Awal November Ini, Bawang Merah Rp70.000 dan Cabai Rawit Tembus Rp124.400 per KgEkspor Indonesia Tembus USD221,23 Miliar hingga September 2026, Industri Pengolahan Jadi Motor PertumbuhanDJP Tunjuk 3 Pemungut Baru, Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital DiperkuatPenerimaan Pajak Riau Capai Rp13,23 Triliun, Tumbuh 28,97 Persen hingga September 2026Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Gelombang PHK Akibat Corona Harus Diantisipasi

·

Gelombang PHK Akibat Corona Harus Diantisipasi

PajakOnline.com—Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kadernya, terutama yang menjadi kepala daerah dan pimpinan dewan, untuk menyiapkan langkah menghadapi gelombang PHK akibat wabah virus corona atau Covid-19.

"Ibu Megawati memerintahkan seluruh kader Partai, para kepala daerah, dan para pimpinan dewan dari partai untuk menaruh perhatian ekstra pada upaya mengatasi PHK, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, melalui keterangan tertulis yang diterima PajakOnline.com, Kamis (16/4/2020).

Dalam situasi seperti ini, sambung Hasto, sektor pangan harus digenjot melalui gerakan menanam tanaman apapun yang bisa dimakan. Selain hal itu, para kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta merealokasi anggaran dan mendorong program padat karya dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan guna mencegah penularan covid-19.

“Dalam teleconference kelima yang dipimpin Ibu Megawati, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, telah melaporkan realokasi anggaran sebesar Rp110 miliar. Demikian juga Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas telah melakukan realokasi anggaran sehingga tersedia sekitar Rp300 miliar untuk penanggulangan dampak covid-19, termasuk program cipta kerja," ujar Hasto.

Ancaman gelombang PHK akibat Covid-19 harus diantisipasi. Karena Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, memperkirakan sebanyak 1,25 miliar orang pekerja di dunia terdampak parah Covid-19 dan dibayangi ancaman PHK. "Kami berharap krisis Covid-19 ini tidak meluas. Tapi kami antisipasi jika terjadi gelombang PHK," kata Hasto.

Menurut Hasto, gotong royong kader diwujudkan dengan banyak hal, mulai dari aktif menyosialisasikan pencegahan penyebaran virus, menyediakan alat pendukung kesehatan gratis, mempekerjakan korban PHK membuat masker untuk rakyat, hingga mendirikan dapur umum dan membagikan makanan gratis.

Salah satu kader PDI Perjuangan yang menjabat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengubah rumah dinasnya menjadi ruang isolasi untuk mengatasi corona. "Sesuai perintah Ibu Megawati untuk mengutamakan kepentingan rakyat, kepala daerah yang kami usung menyediakan jaring pengaman untuk rakyat yang penghasilannya berkurang akibat wabah ini," ungkap Hasto.

Baca Juga: Wabah PHK Gara-gara Corona, Pemerintah Bisa Pakai Dana Non-Budgeter

Berdasarkan analisa IMF serta Bank Dunia, krisis Covid-19 ini adalah pukulan telak untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan sudah menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini tidak akan tercapai karena dilanda Covid-19.

"Sejarah mencatat kita bisa melalui banyak ujian berat. Dan, ujian kali ini bisa kita lalui dengan gotong royong, semangat berdikari, saling membantu rakyat yang kesulitan," ungkap Hasto.

Berita lainnya di Headlines