PajakOnline.com— Pertemuan Menteri Keuangan G20 di Arab Saudi tahun 2020 ini membahas perpajakan ekonomi digital secara internasional. Pesan yang ingin disampaikan dari pertemuan Menteri keuangan G20 itu adalah perusahaan ekonomi digital raksasa dunia tidak lagi bisa menghindari dari pengenaan pajak di satu negara meski mereka tidak hadir secara fisik di negara tersebut.
Di Indonesia tercinta, Google telah mewujudkannya dengan memulai pengenaan PPN 10% bagi konsumennya di Indonesia sejak 1 Oktober 2019. Kini, kita tunggu lagi kerelaan pelaku ekonomi digital berskala global lainnya untuk segera patuh terhadap regulasi perpajakan di wilayah negara operasinya.
Baca Juga :
Pertemuan G20 Bahas Pajak Digital
Google menyebut, pengenaan pajak ini merupakan bentuk kepatuhan perusahaan kepada peraturan pajak di Indonesia.
Google melalui PT Google Indonesia mengenakan PPN 10% kepada pemasang iklannya. Ini merupakan sinyal positif kontribusi Google di negara ini.
Sebab, mereka sudah cukup lama menikmati kue iklan melalui fasilitas Google Ads yang dimilikinya. Pemerintah kita telah mendesak agar perusahaan ekonomi digital skala internasional seperti Google, Facebook, atau Amazon, dikenakan pajak di negara wilayah operasi mereka.
Namun, mereka selalu menolak. Alasannya mereka tak memiliki kantor secara fisik di negara yang bersangkutan meskipun dalam praktiknya, mereka tetap menerima advertising, bahkan bentuk adsense itu kini sudah lebih variatif. Pajak tidak terpungut. Potensi tax right Indonesia pun menjadi hilang.
Seperti Indonesia, beberapa negara lain juga mengeluhkan hal yang sama, hilangnya potensi tax right mereka. Dalam pertemuan Menteri Keuangan Kelompok Ekonomi G20 tahun sebelumnya di Fukuoka, Jepang, masalah ini juga sempat menjadi bahasan. Akhirnya, pertemuan itu pun sepakat berencana membuat kerangka baru perpajakan ekonomi digital secara internasional.
Kebijakan Google yang mewajibkan pembayaran PPN ini merupakan hal baru di Indonesia, yang memang belum mengenal pajak digital. Sebelumnya Google, termasuk Facebook, tidak mengenakan kewajiban pajak konvensional seperti ini. Dengan kata lain, memasang iklan di Google atau Facebook tidak perlu membayar PPN.
Transaksi Wajib Pajak
Transaksi iklan di Google juga merupakan transaksi wajib pajak di Indonesia dengan Google yang menjadi wajib pajak Singapura. Karena itu, dalam transaksi ini berlaku P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) Indonesia-Singapura. Adapun PT Google Indonesia hanya bertindak sebagai agen pemasaran di Indonesia.
Dalam keterangan tertulisnya itu, Google mengatakan pengenaan PPN 10% ini mewajibkan para pemasang iklan untuk mengirim slip bukti potong pajak jika ingin memotong pajak pemotongan 2% dari pembayaran iklannya ke Google.
