TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Hak dan Kewajiban sebagai Wajib Pajak

Redaksi PajakOnline · 22 Okt 2021, 17.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Setiap negara menerapkan kewajiban pajak untuk setiap warganya. Orang yang berkewajiban membayar pajak biasa disebut dengan Wajib Pajak yang identik dengan kartu identitas pajaknya atau biasa disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui dan dipatuhi. Berikut ini beberapa hak yang didapat para wajib pajak, berupa;

1. Hak untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Hak mengajukan keberatan.
3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
4. Hak untuk pengangsuran.
5. Hak Kerahasiaan.
6. Hak pengurangan PBB.
7. Hak pembebasan pajak.

Selain hak, terdapat kewajiban juga yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak yang di antaranya yaitu:

1. Wajib Mendaftarkan diri.
2. Wajib memberi data.
3. Wajib pemeriksaan.
4. Wajib membayar.
5. Wajib melapor.

Dengan adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka bagi mereka yang sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, wajib hukumnya untuk dapat patuh dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut. (Atania Salsabila)