TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jenis Status Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, Cek!

· ·

Jenis Status Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, Cek!

PajakOnline.com—Warga negara yang sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak berkewajiban melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) setiap tahunnya.

Saat mengisi SPT Tahunan, pada kolom status kewajiban perpajakan suami-isteri terdapat beberapa pilihan status yakni KK, HB, PH, MT, dan NE. Berikut ini penjelasannya;

1. Kepala Keluarga (KK)
Status yang digunakan bagi Wajib Pajak yang mempunyai NPWP yang digabung dengan pasangan hidup dari Wajib Pajak yang bersangkutan dan dengan hal itu maka SPT Tahunan yang diperlukan untuk dilaporkan hanyalah 1 buah.

2. Hidup Berpisah (HB)
Status yang digunakan bagi seorang Wajib Pajak ketika telah hidup berpisah dengan pasangan dari Wajib Pajak tersebut dan dengan hal itu maka Wajib Pajak dan pasangannya diharuskan memiliki NPWP terpisah dan melakukan pelaporan SPT mereka secara masing-masing.

3. Pisah Harta (PH)
Status yang digunakan oleh Wajib Pajak yang masih belum menikah dengan pasangannya dan dengan hal itu maka Wajib Pajak dan pasangannya diperlukan untuk melakukan pelaporan SPT mereka secara masing-masing.

4. Manajemen Terpisah (MT)
Status yang digunakan Wajb Pajak yang tidak bercerai dan tidak melakukan perjanjian untuk melakukan pemisahan harta namun Wajib Pajak dan pasangannya ingin memisahkan kewajiban perpajakannya yang akhirnya membuat Wajib Pajak dan pasangannya harus memiliki NPWP terpisah dan melakukan pelaporan SPT mereka secara masing-masing.

5. Non Efektif (NE)
NPWP dari seorang Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem DJP namun Wajib Pajak tersebut sudah tidak aktif.

Sebagai seorang Wajib Pajak, perbedaan status kewajiban perpajakan merupakan hal yang wajib dipahami betul sebab hal tersebut dapat memengaruhi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Status kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak juga dapat berubah kapan saja.

Status pajak ini dapat diketahui saat pelaporan pajak yang tertera pada SPT Tahunan yang biasanya terletak pada halaman pertama SPT 1770 tepat di bawah contact Wajib Pajak dan berkaitan dengan hal ini nantinya instansi pemerintah akan melakukan kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang bertujuan untuk membuktikan apakah status tersebut valid. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines