TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Harga Beras Naik, DPRD Dukung Pemkot Surabaya Gelar Operasi Pasar

·

Harga Beras Naik, DPRD Dukung Pemkot Surabaya Gelar Operasi Pasar

PajakOnline.com—Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur meminta pemerintah kota (pemkot) setempat memperbanyak lokasi operasi pasar untuk menekan tingginya harga beras di pasaran saat ini.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, mendukung pemkot untuk secara intens menggelar operasi pasar di setiap wilayah guna menekan kenaikan harga beras, dalam keterangannya di Surabaya, dikutip hari ini. "Selama ini operasi pasar ini sangat efektif sebagai instrumen untuk mengendalikan harga," katanya.

Anas mengatakan, saat meninjau harga beras di pasar di kawasan Semolowaru, Surabaya bahwa distribusi beras Bulog masih dibatasi yakni 8 karung ukuran 5 kg.

"Jadi setiap pedagang hanya bisa mengambil 8 karung ukuran 5 kg," ungkap Anas.

Menurutnya, Surabaya yang bukan sebagai daerah penghasil beras harus lebih intens berkomunikasi dengan Bulog agar suplai beras bisa terus lancar. Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana memasifkan kegiatan program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti menyampaikan apabila Gerakan Pangan Murah digelar sebulan di satu lokasi, maka ke depan berencana akan dibuat untuk dibeberapa lokasi. Hal tersebut, sebagaimana menindaklanjuti arahan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melalui Asisten 2 Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

"Kalau saat ini kami gelar satu kali di satu lokasi, beliau (Asisten 2) berkeinginan nanti bisa lima lokasi dalam waktu yang sama. Jadi, setiap bulan lima lokasi," kata Antiek.

Menurut Antiek, dalam Gerakan Pangan Murah ini, sebagai upaya dalam menstabilkan harga dan stok bahan pangan.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines