Indonesia dan Negara Lain Saling Belajar Reformasi Anggaran di Masa Pandemi

PajakOnline.com—Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, banyak negara di dunia sedang menghadapi defisit yang melebar seperti Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia dan negara lain bisa saling belajar dalam reformasi dan riset di bidang anggaran. Hal tersebut diungkapkan Menkeu pada pertemuan Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF) III secara virtual, pada Rabu (11/11/2020).

“Situasi seperti ini saya kira di banyak negara bisa saling belajar. Untuk Indonesia, karena kebijakan kita yang menyikapi isu reformasi keuangan publik sebagai salah satu isu prioritas, reformasi dan penelitian lebih penting dalam situasi seperti ini," kata Menkeu Sri Mulyani.

Dari sisi pendapatan, Menkeu berharap Multi Donor Trust Fund dapat terus mendukung upaya reformasi di bidang perpajakan yang selama ini dilakukan. Menkeu yakin diskusi pada pertemuan PFM MDTF dapat memberikan saran kebijakan dan pengetahuan.

“Sehingga kami mendapatkan apa yang disebut sebagai model bisnis yang dapat kami kembangkan dan sepakati agar manfaat maksimal dari PFM MDTF ini efektif agar kami dapat terus meningkatkan dan mereformasi sisi pendapatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa peningkatan kualitas belanja sangat sangat penting. Bukan hanya penyampaiannya, tetapi juga konsistensi karena belanja pemerintah melalui banyak jalur, dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah yang membutuhkan banyak koordinasi.

“Jadi, reformasi pengeluaran adalah salah satu yang terpenting. Saya berharap bahwa PFM MDTF ini juga akan mengatasi masalah ini. Apakah akan fokus pada transfer dan akuntabilitas pemerintah daerah, atau akan fokus dengan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) dan DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) tentang bagaimana meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat," jelas Menkeu.

Meski jumlah Multi Donor Trust Fund tidak terlalu besar dibanding anggaran dalam APBN, menurut Menkeu, bagaimana dana tersebut digunakan perlu direncanakan secara tepat sehingga dapat mendukung reformasi keuangan publik.

“Saya rasa fleksibilitas seperti ini akan menjadi salah satu yang terpenting dari PFM MDTF dalam melengkapi alokasi anggaran kita mendukung banyak reformasi keuangan publik kita," Kata Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyatakan bahwa pengembangan sistem teknologi informasi (TI) sangat penting dalam transformasi pengelolaan keuangan publik. Menkeu berharap sistem yang paling efisien dapat dirancang.

“Sisi pendapatan seperti pajak, bea cukai, pendapatan bukan pajak mereka semua sekarang terhubung melalui sistem TI. Begitu pula dari sisi anggaran belanja mulai dari perencanaan hingga transfer ke Pemerintah Daerah ini semakin bergantung pada sistem TI," katanya.