TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Implementasi Pajak Minimum Global Terus Berjalan, DJP Atur Tata Cara Pelaporan Wajib Pajak GloBE

· ·

Implementasi Pajak Minimum Global Terus Berjalan, DJP Atur Tata Cara Pelaporan Wajib Pajak GloBE

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melanjutkan implementasi Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Aturan yang mulai berlaku pada 4 Mei 2026 tersebut mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi kelompok perusahaan multinasional yang termasuk dalam cakupan ketentuan GloBE.

PER-6/PJ/2026 merupakan aturan pelaksana dari PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

Regulasi ini memberikan pedoman teknis mengenai pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak tambahan (top-up tax) sesuai standar OECD/G20 Inclusive Framework.

Dalam ketentuan tersebut, perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak GloBE diwajibkan mengajukan penambahan status sebagai Wajib Pajak GloBE melalui sistem Coretax DJP.

Selain itu, perusahaan juga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT), dan/atau SPT Tahunan PPh Undertaxed Profits Rule (UTPR) sesuai dengan skema yang berlaku.

Ketentuan GloBE berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi global sedikitnya 750 juta euro, yang terpenuhi dalam minimal dua dari empat tahun fiskal sebelum tahun pengenaan GloBE.

Pengamat Kebijakan Perpajakan dari PajakOnline Muhammad Irvan, S.Ak., M.A mengatakan, kebijakan ini bertujuan memastikan perusahaan multinasional membayar tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen, sekaligus mencegah praktik pengalihan laba (profit shifting) ke negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

Melalui penerapan Pajak Minimum Global, pemerintah berharap tercipta sistem perpajakan internasional yang lebih adil, meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, memperkuat daya saing Indonesia, serta menjaga basis penerimaan negara di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara.

Berita lainnya di Headlines