TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Industri Melemah, PHK Massal Capai 358.809 Tenaga Kerja

·

Industri Melemah, PHK Massal Capai 358.809 Tenaga Kerja

PajakOnline.com—PHK atau pemutusan hubungan Kerja massal melanda industri padat karya sepanjang 2023. Jumlah pekerja yang terdampak ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan penyebab PHK yang melonjak sepanjang 2023. Pesanan sepi hingga kalah saing dengan negara lain.

Berdasarkan Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK sepanjang 2023 sebanyak 358.809 pekerja, meroket dibandingkan 2022 sebanyak 25.114 pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan fenomena tersebut merupakan imbas dari menyusutnya permintaan dari dalam negeri dan terbatasnya pasar ekspor lantaran konflik geopolitik global. "Banyak perusahaan yang tutup atau mengurangi karyawan karena berbagai persoalan, seperti sepi nya order dan ketidakmampuan untuk bersaing dengan negara lain," kata Bob.

Menurut Bob, yang paling utama untuk dilakukan yaitu membesarkan pasar dalam negeri sehingga perusahaan tumbuh dan membangun daya saing agar mampu memperluas pasar ekspor.

Membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperkuat pasar dalam negeri sehingga permintaan dapat tumbuh positif. Dari sisi kebijakan pemerintah, Apindo meminta realisasi pajak untuk mendorong iklim usaha.

"Perkuat daya saing industri yang menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memangkas birokrasi serta policy yang menghambat industri," katanya.

Indonesia perlu meningkatkan investasi di sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Sebab, tiap tahun ada 3 juta pencari Kerja baru dan 300.000 orang PHK yang membutuhkan pekerjaan.

Di sisi lain, salah satu yang didorong untuk menjaga daya saing industri yaitu kehadiran neraca komoditas, khusus nya untuk bahan baku. "Pasar kerja juga harus di buat fleksibel jangan rigid serta evaluasi lagi kebijakan dan program pendidikan agar siap kerja," pungkasnya.

Berita lainnya di Headlines