TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Daya Beli Melemah, PHK Meningkat: Tantangan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

· ·

Daya Beli Melemah, PHK Meningkat: Tantangan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

PajakOnline | Pada tahun 2025 ini perekonomian Indonesia menghadapi tekanan ganda: melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kenaikan harga terutama dipicu oleh administered prices, seperti bahan bakar dan tarif transportasi.

Meskipun upah nominal harian buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,52% namun upah riil, yang mencerminkan daya beli, cenderung stagnan atau bahkan menurun, menandakan bahwa kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan laju inflasi.

Lonjakan PHK di Berbagai Sektor

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga April 2025 lalu jumlah kasus PHK mencapai 24.036, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, menyumbang sekitar 57,37% dari total kasus.

Sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, paling terdampak oleh gelombang PHK ini, akibat melemahnya permintaan global dan tingginya biaya operasional.

UMKM Terpuruk, Omzet Menurun

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga merasakan dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Survei Mastercard Small Business Barometer Report 2025 menunjukkan, 52% UMKM di Indonesia hanya mampu meraup omzet sebesar Rp50 juta per tahun, menandakan kesulitan dalam mempertahankan pendapatan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, perlunya langkah-langkah taktis dan strategis, seperti memberikan stimulus fiskal seperti insentif pajak penghasilan (PPh), penundaan kenaikan PPN, dan program perlindungan sosial yang lebih luas, untuk mengatasi tantangan ekonomi saat ini dan mencegah dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Uang pajak kita dapat dipergunakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) secara massif untuk mengurangi beban hidup masyarakat," kata Koni.

Selain itu, memberikan insentif pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menurut Koni, akan memberikan semangat dan harapan bagi UMKM yang menjadi backbone tulang punggung perekonomian nasional dapat survive.

Berita lainnya di Headlines