TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ingin Menjadi Konsultan Pajak? Ini Syaratnya

·

Ingin Menjadi Konsultan Pajak? Ini Syaratnya

PajakOnline.com—Konsultan Pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi pada bidang perpajakan kepada Wajib Pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika melakukan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak pada ranah perpajakan.

Terdapat beberapa syarat dalam menjadi konsultan pajak. Persyaratan menjadi konsultan pajak, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Persyaratan umum untuk yang berkeinginan sebagai konsultan pajak:

- Mempunyai status selaku Warga Negara Indonesia.
- Bertempat tinggal di Indonesia.
- Tidak memiliki ikatan dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
- Mempunyai kelakuan yang baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang memiliki wewenang
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Terdaftar sebagai anggota pada sebuah Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai contoh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
- Mempunyai sertifikat sebagai konsultan pajak, yaitu sertifikat pengetahuan profesi konsultan perpajakan yang dapat diperoleh lewat keikutsertaan pada Ujian Sertifikat Konsultan Pajak(USKP).

2. Syarat untuk mantan pegawai Direktorat Jenderal pajak (DJP) yang mengundurkan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum usia pensiun:

- Harus melengkapi syarat umum sebagai konsultan pajak yang sebelumnya telah dijelaskan.
- Atas permintaannya sendiri, diberhentikan dengan hormat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Melewati jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal keputusan terhadap surat pemberhentian dengan hormat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Syarat untuk pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

- Perlu melengkapi persyaratan umum.
- Selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengabdikan diri minimal masa 20 (dua puluh) tahun.
- Tidak pernah dikenai hukuman disiplin tingkat berat ketika mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan Undang-Undang (UU) yang berlaku pada bidang kepegawaian.
- Mendapatkan hak pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika mengakhiri masa baktinya pada lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Melewati jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal keputusan dari surat pensiun. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines