TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ini 3 Pesan Presiden Jokowi untuk Perbaiki Ekonomi Desa

· ·

Ini 3 Pesan Presiden Jokowi untuk Perbaiki Ekonomi Desa

PajakOnline.com—Pandemi tidak hanya menghantam ekonomi lapisan masyarakat di perkotaan, tapi juga di perdesaan. Ketika krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga atau buffer. Hal itu menyebabkan terjadi perpindahan penduduk dari kota ke desa atau ruralisasi.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pandemi harus jadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki, mereformasi strategi besar transformasi ekonomi desa.

"Ada beberapa hal yang saya minta jadi perhatian.

Pertama dalam jangka pendek, semua skema jaring pengaman sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT Desa betul-betul dipastikan tepat sasaran, berjalan efektif. Pastikan diterima oleh masyarakat di desa terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan. Begitu juga pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, ataupun berasal dari keluarga yang tidak mampu di desa," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas (Ratas) "Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa" secara virtual pada Kamis (24/9/2020).

Kedua, Presiden meminta untuk menggunakan momentum untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dengan program peningkatan ekonomi desa.

"Saya minta semua Kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri, yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu sehingga hasilnya tidak terlihat outcomenya. Ini harus terintegrasi betul. Misalnya, Kementerian Desa memastikan Dana Desa digunakan untuk produktif, Kementerian PUPR infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, Kementerian UMKM sektor Usaha Kecil dan Mikro," jelas Presiden Jokowi.

Ketiga, memperkuat daya ungkit desa. Ia mengatakan tiap desa perlu mengembangkan potensi desa, potensi lokalnya baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, industri yang ada di desa.

"Jangan semua dilakukan secara top down dari atas tapi juga berikan ruang partisipasi, ruang kreasi bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi lokalnya. Kalau perkembangannya kelihatan, ini harus difasilitasi, diberikan akses permodalan, teknologi, skill, atau keterampilan," tuturnya.

Presiden Jokowi juga berpesan agar desa juga didorong untuk bekerjasama antar desa agar masuk ke rantai pasok (supply chain) yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa naik kelas (upscaling)

Berita lainnya di Headlines