TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ini Alasan REI Meminta Insentif Pajak Properti Diperpanjang Lagi

·

Ini Alasan REI Meminta Insentif Pajak Properti Diperpanjang Lagi

PajakOnline.com—Real Estat Indonesia (REI) meminta agar pemerintah memperpanjang lagi pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atau DTP sampai akhir tahun 2022.

Sekjen DPP REI Amran Nukman mengatakan, insentif PPN DTP yang diberikan Pemerintah sejak Maret 2021 hingga akhir Desember 2021 tahun ini sangat berdampak besar pada penjualan properti.

Bagi para pengembang yang memiliki hunian ready stock, mengalami peningkatan penjualan 30 persen hingga 50 persen karena bantuan insentif PPN untuk sektor properti ini.

"Saat ini pemanfaatan insentif PPN hingga akhir Desember sehingga pengembang yang punya stok rumah masih bisa memanfaatkan insentif ini. Kalau pengembang tidak ada stok rumah memang sulit untuk mengejar pelunasan dan serah terima di akhir Desember ini agar dapat memanfaatkan insentif PPN," kata Amran dalam Webinar Geliat Sektor Properti di Masa Pandemi, Mampukah jadi Motor Pemulihan Ekonomi? pada Selasa (16/11/2021).

Oleh karena itu, REI berupaya untuk mendorong pemerintah agar insentif PPN ini dapat diperpanjang hingga akhir tahun 2022. Hal ini agar sektor properti bisa benar-benar menjadi lokomotif pemulihan ekonomi.

"Kita sedang berupaya melakukan lobi-lobi. Mudah-mudahan bisa diperpanjang sampai Desember tahun depan, bukan berakhir satu bulan lagi," katanya.

Menurutnya, potensi penambahan penyerapan PPN DPT mencapai Rp2,107 triliun. Selain perpanjangan insentif PPN perumahan, REI juga mengusulkan agar program pengakuan PPN DPT diperhitungkan pada tanggal transaksi pembelian.

Lalu, insentif tersebut juga diusulkan agar berlaku bagi rumah inden dan bukan hanya ready stock saja.

"Kami juga berharap ada penyamaan cara menghitung pendataan REI dengan pihak perpajakan adalah dikarenakan REI berdasarkan laporan accrual basis, sedangkan perpajakan perhitungannya pada cash basis. Ini seolah-olah terjadi deviasi padahal kami sesuai data akurat Sireng PPDPP Kementerian PUPR," kata dia.

Amran menjelaskan, berdasarkan Sikumbang PPDPP Kementerian PUPR per 12 November 2021, stok rumah subsidi dari Aceh hingga Papua yang dimiliki 21 asosiasi pengembang properti ada sebanyak 326.844 unit, sedangkan untuk rumah subsidi yang telah terjual terdapat 331.778 unit rumah. Untuk stok rumah komersial terdapat 46.728 unit dan rumah komersial yang terjual sebanyak 57.289 unit per 12 November 2021.

"Jadi untuk anggota REI sendiri stok rumah subsidi di 34 provinsi ada 143.328 unit stoknya, lalu yang terjual 149.318 unit. Untuk rumah komersial yang dimiliki anggota REI stoknya 26.354 unit dan yang terjual terjual 42.439 unit," katanya.

Jumlah unit stok dan unit terjual untuk rumah subsidi di bulan November ini mengalami penambahan bila dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun terdapat penambahan 4.000 unit rumah subsidi baik untuk stok dan yang telah terjual dalam kurun waktu 1 bulan.

Sementara untuk jumlah unit stok dan unit terjual rumah komersial juga mengalami penambahan dalam 1 bulan yakni bertambah sebanyak 1.500 unit untuk stok dan 5.900 unit yang telah terjual."Ini penambahannya cukup banyak, padahal saat ini kondisnya pandemi. Salah satu memang karena insentif PPN sehingga ada tambahan unit rumah untuk yang komersial," katanya.

Berita lainnya di Headlines